KPK Sebut Kontestasi Politik Kini Sudah Seperti Bisnis karena Ingin Menang

ADVERTISEMENT

KPK Sebut Kontestasi Politik Kini Sudah Seperti Bisnis karena Ingin Menang

M Hanafi Aryan - detikNews
Jumat, 28 Okt 2022 21:07 WIB
Komisi III DPR hari ini memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan KPK. Salah satu yang diuji adalah Nurul Ghufron.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut pihaknya menemukan bahwa perilaku korupsi terus silih berganti dilakukan kepala daerah dan wakilnya. Tak hanya itu, para pelaku juga mengubah modusnya saat melakukan korupsi tersebut.

Ghufron mengungkap hal tersebut dalam agenda Road to Anti Corruption Summit Mengawal Integritas Pemilu 2024. Menurutnya, alasan KPK berkecimpung di dunia politik adalah banyaknya kepala daerah hasil pemilu yang telah ditangkap sejak KPK berdiri.

"KPK sudah hadir dan memberantas korupsi sejak 2004 sampai 2022, sudah lebih 18 tahun, yang ditangkap sudah lebih dari 1.400 orang, kurang lebih 1.439," kata Ghufron, Jumat (28/10/2022).

Ghufron mulanya mengira para pelaku hingga orang terdekatnya bakal jera jika sudah terjerat korupsi. Namun ternyata, hal tersebut tak membuat para pelaku jera.

Dia menyebut tak jarang wakil kepala daerah yang terjerat korupsi usai menggantikan kepala daerah yang lebih dulu ditangkap dan tersangka korupsi. Menurutnya, kejadian serupa tak hanya terjadi sekali, melainkan berkali-kali dan bahkan sampai tiga kali.

"Karena, tidak jarang yang ditangkap kepala daerah, digantikan wakilnya, wakilnya juga ikutan kena. Digantikan, kemudian ada pilkada baru, naik ketangkap lagi," ujarnya.

Tak hanya itu, Ghufron mengatakan ada satu keluarga besar yang ikut terjerat korupsi. Suami, istri, hingga anaknya ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Bahkan ada yang kemudian juga kepala daerah, digantikan istrinya, istrinya kena. Digantikan ponakan-anaknya, anak sama ponakannya juga kena," kata Ghufron.

Lebih lanjut, dia mengatakan para koruptor mulai mengganti modusnya dalam melakukan tindak pidana korupsi. Mulai dari penggunaan ponsel, rekening, hingga memakai pihak perantara dalam menjalankan aksinya.

"Kalau semula tertangkap karena pake HP, kemudian sekarang tidak perlu HP. Kalau kemudian pakai transfer, transfernya terlacak, maka kemudian tidak ada transfer," ujarnya.

"Kemudian, kalau pake langsung, maka jangan langsung, pake layer, pake perantara-perantara. Perantaranya juga kemudian ketangkap juga," tambahnya.

Oleh karena itu, Ghufron menilai bahwa kontestasi politik saat ini lebih mengarah kepada proses bisnis. Di mana banyak uang yang dihamburkan dalam proses politiknya.

"Kami melihat bahwa kontestasi politik sudah mengarah kepada seperti dunia bisnis karena ingin menang. Maka kemudian proses politiknya menghamburkan uang," pungkasnya.

Lihat juga video 'Respons KPK Soal Lukas Enembe Diproses Secara Hukum Adat':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/fas)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT