Johanis Tanak resmi menjadi Wakil Ketua KPK setelah mengucapkan janji di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ditanya mengenai gagasan restorative justice kasus korupsi yang pernah disampaikannya di DPR, Johanis mengatakan hal itu hanya pandangan pribadi.
"Itu kan cuma opini, bukan aturan, tapi pandangan sebagai akademisi tentunya bisa saja. Tapi bagaimana realisasinya tentunya nanti lihat aturan," kata Tanak usai acara pengucapan janji di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
Tanak juga berbicara mengenai komitmennya sebagai Wakil Ketua KPK. Dia berjanji melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
"Tentunya sama dengan komitmen teman-teman ang lain bagaimana bisa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita mengatakan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Tanak.
Pertanyaan mengenai wacana restorative justice kasus korupsi juga disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Firli menegaskan kerja KPK harus berlandaskan hukum.
"Pada prinsipnya, kita harus memegang teguh tujuan penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum itu antara lain pertama kita harus memberikan kepastian hukum itu sendiri. Kedua kita harus mewujudkan keadilan. Dan ketiga menimbulkan kemanfaatan," beber Firli.
Firli terbuka dengan semua pendapat yang disampaikan. Namun dia mengingatkan ada aturan hukum yang harus dipatuhi.
"Kalaupun ada hal-hal lain pendapat itu bisa-bisa saja dibahas, tetapi tetap saja kita berpedoman kepada asas bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita laksaanakan kecuali karena ketentuan prosedur mekianisme dan syarat yang diatur peraturan perundang-undangan," ujar Firli.
Sebelumnya, Johanis Tanak berbicara soal restorative justice atau keadilan restoratif dalam korupsi. Hal ini disampaikan Johanis dalam proses uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di depan para anggota Komisi III DPR.
"Namun hal itu (restorative justice) sangat dimungkinkan berdasarkan teori ilmu hukum yang ada bahwasanya peraturan yang ada sebelumnya di kesampingkan oleh peraturan yang ada setelah itu," kata Johanis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
"Di mana, kalau saya mencoba menggunakan restorative justice dalam korupsi, saya akan menggunakan adalah UU tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," sambungnya.
Sebagai informasi, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sehingga penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang tidak tepat.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video: Momen Presiden Jokowi Lantik Johanis Tanak Jadi Wakil Ketua KPK
