Di Universitas Hang Tuah, LaNyalla Bahas Ketahanan Pangan dari Sisi Maritim

ADVERTISEMENT

Di Universitas Hang Tuah, LaNyalla Bahas Ketahanan Pangan dari Sisi Maritim

Mega Putra Ratya - detikNews
Kamis, 27 Okt 2022 22:00 WIB
Ketua DPD LaNyalla
Foto: DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengupas habis masalah ketahanan pangan dari sisi maritim saat mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia, di Universitas Hang Tuah Surabaya.

Di kampus yang didirikan oleh TNI Angkatan Laut itu, LaNyalla menyampaikan jika ketahanan dan kedaulatan pangan adalah isu penting, selain energi dan pemanasan global serta lingkungan.

"Karena, pangan bisa menjadi pemicu perang dan ketegangan kawasan di masa mendatang," kata LaNyalla dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).

Apalagi, krisis pangan dunia diperkirakan terjadi menjelang tahun 2030. Saat itu Indonesia juga menuju ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia.

Badan Pangan Dunia (FAO) juga meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun 2030, agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan.

Di sisi lain, negara-negara di dunia mulai menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan global. Dengan melakukan re-posisi dan mempertajam keunggulan yang dimiliki sebagai andalan masa depan mereka.

"Menurut saya masa depan Indonesia seharusnya adalah maritim. Karena Indonesia adalah negara maritim," ulas dia.

Namun, Senator asal Jawa Timur itu menilai Indonesia sebagai negara maritim membangun ketahanan pangan dengan paradigma yang tidak tepat.

"Indonesia sebagai negara maritim seharusnya lebih banyak mengkonsumsi ikan. Bukan daging sapi. Karena populasi sapi yang lambat pasti tidak terkejar, bila ratusan juta penduduk ini terpola mengkonsumsi daging. Akibatnya kita harus selalu impor daging, sebab peternakan di dalam negeri tidak mencukupi," ujar dia.

Celakanya, begitu terjadi wabah penyakit hewan ternak, negara ini masih harus melakukan impor vaksin. Sebab industri dasar farmasi Indonesia masih lemah.

"Itu artinya kita tidak mengamankan apa yang kita kembangbiakkan untuk kita makan dari ketergantungan komponen vital yang masih harus diimpor," lanjut Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu.

Paradigma keliru yang kedua, bangsa ini mengejar tingkat produksi beras nasional dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Bagi LaNyalla kebijakan sebuah bumerang. Selain merusak lingkungan, juga ada komponen utama yang harus diimpor.

"Untuk memproduksi pupuk kimia dan pestisida, sebagian komponennya kita masih impor. Dan fakta sampai hari ini, Indonesia masih menjadi importir pupuk kimia," paparnya.

Lebih dari itu, LaNyalla menambahkan dampak pestisida dan pupuk kimia memperburuk kualitas tanah dan pencemaran laut. Pada akhirnya berdampak terhadap sektor perikanan. Karena ikan makin menjauh, dan itu menyusahkan nelayan skala kecil.

"Dampak multi dimensi ini dalam jangka panjang membuat kita tergantung kepada impor beberapa komoditas pangan. Inilah yang menguntungkan para pemburu rente dari impor," ucapnya.

Ketiga, negara-negara di dunia sudah menerapkan bioteknologi agrikultural sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan. Tetapi Indonesia masih memperdebatkan, apakah aman untuk dikonsumsi. Padahal Indonesia memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu.

"Secara teori, bioteknologi juga bisa menjadi jawaban atas perubahan iklim global, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau," katanya.

Baca halaman selanjutnya soal keunggulan di masing-masing negara berbeda..



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT