Bamsoet Apresiasi Ahmadi Noor Supit Dilantik Jadi Anggota BPK RI

ADVERTISEMENT

Bamsoet Apresiasi Ahmadi Noor Supit Dilantik Jadi Anggota BPK RI

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 27 Okt 2022 20:03 WIB
Bamsoet Apresiasi Ahmadi Noor Supit Dilantik Jadi Anggota BPK RI
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

DPR mengesahkan Ahmadi Noor Supit jadi anggota BPK RI periode 2022-2027. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai rekam jejak Ahmadi Noor Supit dalam bidang keuangan dan perencanaan pembangunan tak perlu diragukan.

"Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang membawahi bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan serta Ketua Badan Anggaran DPR RI," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).

Mitra kerja Ahmadi, kata Bamsoet antara lain Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

"Sehingga beliau sangat berkompetensi dan layak menjadi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," imbuhnya.

Bamsoet juga mengapresiasi dukungan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Fraksi Golkar DPR RI Kahar Muzakir, serta Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar dan Fraksi lainnya yang telah mendukung Ahmadi secara aklamasi.

Menurutnya, BPK yang dibentuk pada 1 Januari 1947, sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi UUD NRI 1945 pasal 23E ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pasal 23G ayat 2 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

"Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pasal 6 ayat 1 menyatakan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam ayat 3 ditegaskan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu," jelasnya.

Ia menerangkan tidak jarang masih ditemui adanya ketidakprofesionalan dari para auditor BPK dalam praktiknya. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dugaan jual beli atau suap predikat BPK masih menjadi salah satu kasus korupsi yang sering ditangani oleh KPK. Adapun pelakunya melibatkan Kepala Daerah dan auditor BPK.

"Padahal sejatinya BPK merupakan salah satu benteng pertahanan pencegahan korupsi. Pemeriksaan keuangan atau audit oleh BPK secara ketatanegaraan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian pencegahan korupsi," terang Bamsoet.

"Karena itu, dengan hadirnya Ahmadi Noor Supit diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi BPK agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Khususnya dalam menjaga etika dan moral para auditor agar tidak main mata dengan berbagai pihak lainnya," pungkas Bamsoet.

(akd/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT