KPK Bilang Urusan Ini Bikin Korupsi di Pelabuhan Pasti Terjadi

ADVERTISEMENT

KPK Bilang Urusan Ini Bikin Korupsi di Pelabuhan Pasti Terjadi

M Hanafi Aryan - detikNews
Kamis, 27 Okt 2022 12:46 WIB
Pahala Nainggolan
Pahala Nainggolan (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK selaku koordinator program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menjalankan rencana aksi (renaksi) memangkas biaya logistik di sejumlah pelabuhan di Tanah Air. Hal itu dilakukan karena KPK mendeteksi korupsi pasti terjadi jika biaya operasional di pelabuhan tinggi.

Deputi bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut 23,2 % Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia terlalu tinggi dibandingkan negara lain. Oleh sebab itu, KPK berfokus melakukan pencegahan korupsi di pelabuhan dengan langkah tersebut.

"Stranas PK khusus untuk renaksi pelabuhan ini kita lakukan atau kita desain untuk secara sederhana memangkas biaya logistik di pelabuhan. Jadi kalau nasional logistik ekosistem lebih luas, kita renaksinya secara spesifik di pelabuhan. Karena 23,2% dari PDB itu terlalu tinggi dibanding negara lain," kata Pahala dalam webinar bertema 'Pangkas Port Stay dan Cargo Stay' yang disiarkan di YouTube StranasPK Official, Kamis (27/10/2022).

"Kita percaya itu kalau ada biaya yang tinggi, banyak stakeholder di situ, udah pasti ada korupsinya di situ. Oleh karena itu dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Pahala mengatakan tim Stranas PK menemukan adanya pungutan ganda jasa layanan di Kepelabuhan Kepulauan Riau dengan tarif tak masuk akal. Menurutnya, saat ini hal tersebut sudah diatasi dengan membuat kebijakan satu pungutan dan perbaikan jasa pelabuhan.

"Misalnya ada pungutan ganda jasa layanan kepelabuhan di Kepulauan Riau dengan tarif yang tidak relevan dengan persaingan global. Kali ini sudah kita sepakati untuk satu pungutan saja dan perbaikan jasa pelabuhan," ucapnya.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan adanya monopoli terkait Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Direktorat Jenderal dan satu Deputi. Saat ini, kata Pahala, masalah itu sudah ada pembenahan dengan perbaikan sistem monitoring yang melibatkan banyak pihak yang ada di pelabuhan.

"Ketiga dulunya sistem yang dibangun pemerintah ini beberapa kementerian lembaga juga belum terintegrasi dan belum digunakan oleh pelabuhan dalam operasionalnya. Sekarang kita sudah lakukan satu melalui INSW yang dikelola oleh LNSW dari Kementerian Keuangan. Jadi saya pikir pada suatu saat nanti kita akan undang juga LNSW untuk menggambarkan bagaimana INSW telah digunakan 14 Pelabuhan, 486 tuks dan 209 tersus," ujarnya.

Pahala menyebut sebelum ada perbaikan sistem pelayanan, pergerakan barang banyak di pelabuhan tapi berbiaya mahal. Hal itu disebabkan karena tidak terkoordinasi dan pihak-pihak terkait menggunakan kewenangannya masing-masing.

"Sekarang kita bilang misalnya join inspeksi tentang karantina dan Bea Cukai dari 11 pergerakan menjadi dua atau tiga pergerakan saja, itu lebih cepat dan pastinya lebih murah. Selama ini kita lihat pergerakan domestik itu hampir tidak bisa dikontrol apa saja. Sekarang kita mulai dengan pelayaran kargo sekarang kita bisa deteksi manifest domestik untuk transparansi daftar muatan dan transaksi," katanya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT