Ombudsman RI Akan Panggil Kemenkes-BPOM soal Gagal Ginjal Akut

ADVERTISEMENT

Ombudsman RI Akan Panggil Kemenkes-BPOM soal Gagal Ginjal Akut

Mulia Budi - detikNews
Selasa, 25 Okt 2022 15:58 WIB
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng
Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng (Foto: Dok. Ombudsman RI)
Jakarta -

Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi terkait penanganan gagal ginjal akut yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) serta Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM). Ombudsman RI berencana memanggil dua institusi tersebut.

"Kemudian akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak terkait, khususnya kepada Kementerian Kesehatan, badan POM dan BPJS untuk diminta keterangan dan informasi agar kemudian masalah ini (kasus gagal ginjal akut) menjadi clear, tertangani dan bisa mendapatkan solusi yang komprehensif," kata Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/10/2022).

Robert mengatakan Ombudsman RI akan melakukan pengawasan terkait penanganan kasus gagal ginjal akut misterius tersebut. Dia menyebut pihaknya akan melakukan sidak ke sejumlah tempat.

"Dan kemudian pada sisi lain Ombudsman juga akan melakukan serangkaian tindakan atau upaya, paling tidak adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara ini berupa sidak ke berbagai pihak atau ke berbagai tempat ke lapangan," ujarnya.

Dia berharap Kemenkes RI dan BPOM akan melakukan tindakan korektif terkait temuan maladministrasi tersebut. Menurutnya, tindakan korektif tidak selalu tentang pemberhentian maupun pemberian sanksi.

"Terhadap setiap maladministrsi pelayanan publik dalam ketentuan di Ombudsman itu harus ada upaya tindakan korektif, dalam kasus ini tentu saja kemudian kita meminta untuk melakukan tindakan korektif, terhadap setiap kesalahan itu harus ada pihak yang disalahkan, harus ada pihak yang bertanggung jawab, harus ada pihak yang akuntabel, ini yang kita minta kepada pemerintah," kata Robert.

"Akuntabiliats harus ditunjukan, tidak selalu berujung kepada kemudian pemberhentian, tidak selalu berujung pada sanksi yang sifatnya abtraktif, tetapi koreksi atas kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan itu menjadi sangat penting di area seperti ini," imbuhnya.

Dia mengatakan hak masyarakat untuk mengetahui informasi data valid kasus gagal ginjal harus terpenuhi. Dia meminta pemerintah serius menangani kasus gagal ginjal akut misterius tersebut.

255 Kasus Gagal Ginjal Akut

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI menyampaikan data terbaru mengenai kasus gagal ginjal akut pada anak. Kasus ini sudah dilaporkan di 26 provinsi.

"Perkembangan kasus gagal ginjal akut per 24 Oktober terdapat 255 kasus,yang meninggal 143 meninggal," kata juru bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril dalam konferensi pers, Selasa (25/10/2022).

Tingkat kematian atau fatality rate akibat penyakit ini sekitar 56 persen. Ditegaskan dr Syahril, penambahan 10 kasus dan 2 meninggal ini bukan kasus baru, namun yang terlambat dilaporkan di September.

Terkait surat edaran Kemenkes yang meminta melarang sekaligus menjual dan meresepkan di faskes dan di RS, dr Syahril mengatakan sementara berhasil mencegah kasus baru. Ia menyampaikan tidak ada pasien baru di RSCM sejak 20 Oktober.

"Kasus gagal ginjal ini terjadi setiap tahunnya namun jumlahnya sangat kecil, hanya 1-2 tiap bulan," beber dr Syahril.

Sejauh ini Kemenkes menyimpulkan salah satu penyebab terjadinya lonjakan gagal ginjal akut terkait dengan cemaran etilen glikol di obat sirop

Simak Video 'Ombudsman Tuding Kemenkes dan BPOM Lakukan Malaadministrasi':

[Gambas:Video 20detik]



(isa/isa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT