Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) melaporkan data terbaru kasus gagal ginjal akut pada anak per 24 Oktober 2022 terdapat 255 kasus, dengan 143 anak di antaranya meninggal dunia. Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kemenkes RI serta Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) terkait penanganan kasus tersebut.
"Dari penggalian informasi dan data sejauh ini, kami kemudian paling tidak pada kesimpulan awal ini, ada dugaan terjadinya potensi maladministrasi di kedua institusi ini," kata pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/10/2022).
Robert mengatakan dugaan maladministrasi di Kementerian Kesehatan muncul lantaran tidak adanya data pokok sebaran kasus gagal ginjal akut. Menurutnya, hal itu menyebabkan kelalaian pada pencegahan penyebaran kasus tersebut.
"Pertama adalah di Kementerian Kesehatan RI, kami melihat potensi maladministrasinya itu terlihat pada tidak dimilikinya data pokok terkait sebaran penyakit atau epidemiologi dan ini kemudian berakibat pada kelalaian dalam penyebaran atau mitigasi kasus gagal ginjal," ujarnya.
Baca juga: Ombudsman Dorong Gagal Ginjal Akut Jadi KLB |
Dia menyebutkan Kemenkes RI melakukan tracking kasus gagal ginjal akut bermula dari data yang diberikan oleh dokter anak Indonesia. Dia menilai data sebaran kasus gagal ginjal yang dimiliki Kemenkes RI sejak Januari itu belum akurat.
"Jadi Kementerian Kesehatan sesungguhnya hingga bulan Agustus kemarin masih belum mengerti tentang masalah yang ada, masih belum punya data itu, dan baru kemudian sadar bahwa ini kejadian yang darurat ketika kemudian dokter anak Indonesia itu menyuplai data yang ada, dan atas dasar itulah kemudian baru di-tracking ke belakang sejak kapan kasus ini mulai terjadi dan munculnya tadi adalah jumlah-jumlah yang belum tentu juga akurat. Jadi soal data pokok itu menjadi isu pertama yang merupakan bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan," katanya.
Dia menuturkan dugaan maladministrasi itu juga didasarkan pada Kemenkes RI yang tak bisa memberikan sosialisasi dan informasi yang terbuka kepada masyarakat terkait kasus gagal ginjal akut misterius tersebut. Kemudian, dugaan maladministrasi itu juga didasarkan pada tidak adanya standardisasi pencegahan dan penanganan kasus gagal ginjal tersebut.
"Kemudian kedua adalah kami melihat karena tidak mengertinya masalah yang ada, tidak adanya data yang akurat, maka kemudian Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan dengan demikian juga tidak memiliki keterbukaan dan akuntabilitas atas informasi yang valid dan terpercaya terkait dengan kasus gagal ginjal," ujarnya.
"Kemudian ketiga, potensi maladministrasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah ketiadaan standardisasi pencegahan dan penanganan kasus gagal ginjal, sekaligus ini menyebabkan tidak terpenuhinya standar pelayanan, termasuk pelayanan pada pemeriksaan di laboratorium," lanjutnya.
Kemudian, Robert menjelaskan dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman RI pada BPOM. Dia mengatakan BPOM tak maksimal melakukan pengawasan pada produk sebelum diedarkan dan setelah memperoleh izin edar.
"Sementara di Badan POM kami melihat bahwa kelalaian yang terjadi pada Badan POM itu terlihat pada pengawasan, baik pada pre-market atau proses sebelum obat didistribusikan atau diedarkan dan post-market control, ini terkait dengan pengawasan setelah produk beredar. Nah bentuk-bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh badan POM adalah pertama Ombudsman melihat bahwa badan POM tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap produk yang diuji oleh perusahaan farmasi," ujarnya.
Dia menilai BPOM terkesan bersikap pasif menunggu laporan dari perusahaan farmasi. Menurutnya, uji produk harus dilakukan oleh Badan POM, bukan perusahaan farmasi.
"Yang kami temukan mekanismenya itu justru adalah uji mandiri dilakukan oleh perusahaan farmasi dan baru kemudian mereka melaporkan kepada badan POM. Jadi badan POM terkesan pasif, menunggu munculnya laporan yang disampaikan. Yang kami minta sesungguhnya adalah kontrol itu harus dilakukan secara aktif bahkan pada tingkat tertentu diambil sampling atau random di mana Badan POM yang melakukan uji atas produk yang dihasilkan perusahaan. Jadi jangan pernah kemudian kewenangan negara itu diberikan sepenuhnya kepada pasar kepada perusahaan farmasi," ujarnya.
Simak selengkapnya pada halaman berikutnya.
