.webp)
DKI Jakarta melaporkan kasus gagal ginjal akut sebanyak 90 orang. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyampaikan 49% pasien meninggal dunia.
"Secara umum di DKI Jakarta dari Januari, dari 90 tercatat 49% (di antaranya) meninggal," kata Widyastuti saat ditemui di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2022).
Selain itu, 26 kasus tengah menjalani perawatan intensif dan 15 kasus dinyatakan sembuh. Mayoritas pasien berdomisili di DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebarannya tidak semuanya domisili di Jakarta. 56 persen DKI Jakarta kemudian 20 persen di Jabar dan 12 persen Banten. Lainnya di luar Jabodetabek," ujarnya.
Widyastuti menyampaikan angka ini dikumpulkan melalui data dari seluruh rumah sakit yang ada di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan analisis lanjutan terkait temuan kasus gagal ginjal akut ini.
"Jadi angka 90 kasus ini bisa kita kumpulkan karena partisipasi aktif dari semua RS di DKI yang telah melakukan hospital record review sehingga datanya kita dapatkan. Kemudian kita coba lakukan analisa," jelasnya.
Sebelumnya, Widyastuti menekankan pihaknya terus menggencarkan langkah mitigasi untuk menekan penambahan kasus. Caranya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat memberi edukasi kepada masyarakat mengenai langkah pencegahan hingga penanganan.
"Pemprov DKI melalui Dinkes berkoordinasi dengan berbagai mitra, termasuk BPSDM, terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Kemarin kita sudah kumpulkan tim penggerak PKK semua wilayah, baik kelurahan, kecamatan, kota, dengan dipimpin langsung ibu ketua tim penggerak PKK provinsi memberikan edukasi kepada kader dasawisma," terangnya.
Dinkes Minta Warga Tak Panik
Widyastuti menuturkan saat ini pihaknya juga menginstruksikan setiap rumah sakit melakukan pengintaian kasus secara mandiri sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Dinkes DKI Jakarta mengimbau masyarakat tak panik menghadapi peningkatan kasus gagal ginjal akut misterius.
Simak Video 'Ombudsman Tuding Kemenkes dan BPOM Lakukan Malaadministrasi':
