Birokrasi Jangan Persulit Penyelesaian Lumpur Lapindo

Jakarta - Birokrasi yang bertele-tele dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya penuntasan semburan lumpur di Sidoarjo. Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi meminta aparat pemerintah bergerak cepat demi kepentingan masyarakat."Kasihan masyarakat. Aparat jangan berbelit-belit," cetus Hasyim ketika mengunjungi kolam penampungan lumpur air III di Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Minggu (16/7/2006).Hasyim yang didampingi Anggota DPR dari FKB Taufikurrahman Saleh berada di lokasi penampungan lumpur untuk melihat secara langsung proses penyelesaian yang dikerjakan oleh PT lapindo. "Sepertinya apa yang dikerjakan sudah lumayan," ujar Hasyim.Disebutkan Hasyim tiga persoalan yang harus menjadi perhatian dalam bencana ini adalah keselamatan warga, biaya hidup dan ganti rugi bagi warga yang menjadi korban. Masalah lainnya adalah penutupan sumber lumpur yang secara teknis membutuhkan waktu 2 bulan. Untuk itu menurut Hasyim, harus dipersiapkan lapangan untuk menampung lumpur dan air selama proses itu berlangsung."Diperlukan kanalisasi untuk mengalirkan lumpur dan air. Tetapi jangan sampai merugikan masyarakat. Bisa melalui pipa atau penampungan, yang penting tidak menggangu sawah warga," kata Hasyim.Kepada masyarakat, Hasyim meminta agar mendukung upaya penyelesaian yang sedang dikerjakan. Hal mendesak yang diperlukan adalah penyedotan air untuk dibuang. "Tapi saya dengar izinnya belum turun dari pemerintah," imbuh Hasyim.Senin 17 juli besok hasyim berencana menemui Menteri KLH Rachmat Witoelar dengan maksud menanyakan izin yang belum turun. "Besok saya ketemu Pak Rachmat dan birokrasi lainnya. Kita akan mendengar apa alasannya secara langsung," tandas Hasyim. (bal/)