.webp)
Menurut survei terbaru dari Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap penegakan hukum mengalami penurunan tajam. Survei ini dilakukan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah tiga tahun memerintah Indonesia.
Survei dirilis pada Senin (24/10/2022) atas pekerjaan yang dilakukan pada 24 September hingga 7 Oktober.
Survei dilakukan lewat wawancara 1.200 responden, dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error penelitian +/- 2,8% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meski demikian, Kompas menulis, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap bidang penegakan hukum turun 6% menjadi 51,5%. Penurunan paling curam terjadi di aspek jaminan perlakuan yang sama oleh aparat penegak hukum. Berikut rinciannya:
Tren kepuasan bidang penegakan hukum
Oktober 2019: 49.1%
Agustus 2020: 62,5%
Januari 2021: 63,4%
April 2021: 65,6%
Oktober 2021: 60,6%
Januari 2022: 65,9%
Juni 2022: 57,5%
Oktober 2022: 51,5%
Per aspek
Menuntaskan kasus hukum
- April 2021: 70,9%
- Januari 2022: 71,5%
- Oktober 2022: 54,8%
Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga
- Oktober 2019: 52,5%
- Oktober 2022: 45,3%
Memberantas KKN
- Oktober 2019: 50,6%
- Oktober 2022: 42,9%
Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/HAM
- Oktober 2019: 48,4%
- Oktober 2022: 45,8%
Memberantas suap dan jual beli kasus hukum
- Oktober 2019: 44,6%
- April 2021: 50,9%
- Januari 2022: 50,8%
- Oktober 2022: 33,1
Simak juga 'Hasil Survei SMRC Terkait Capres 2024, Elektabilitas Ganjar Naik Terus':
