Usulan Pilkada Ulang & Caretaker di Lampung Menguat

Jakarta - Sengketa kepemimpinan di Lampung belum mencapai titik temu. Anggota DPR, DPRD Lampung, dan tokoh masyarakat mengusulkan agar digelar pilkada ulang dan penunjukkan caretaker di Lampung."Kami dari Komisi II berpendapat perlu diadakan pilkada ulang di Lampung. Mencabut pengangkatan Sjachroedin, dan menunjuk caretaker," kata anggota Komisi II DPR Ryaas Rasyid.Hal ini disampaikan dia dalam diskusi bertajuk "Polemik Posisi Gubernur Lampung" di Timebreak Kafe, Semanggi, Jakarta, Sabtu (15/7/2006).Menurut mantan Menteri Negara Otonomi Daerah ini, pemerintah harus tegas dan tidak membiarkan masalah tersebut berlarut-larut.Wakil Ketua DPRD Lampung Ahmad Djunaedi Auli mengusulkan hal yang sama. "Memang perlu ada caretaker yang ditunjuk oleh pusat dan pilkada dipercepat. Jangan sampai konflik berlarut-larut," ujarnya.Setali tiga uang, pakar hukum tata negara Prof Dr Harun Alrasyid juga mengusulkan agar pemerintah menunjuk caretaker di Lampung."Ini kan konflik soal jabatan dan seyogyanya pemerintah mengisi posisi itu dengan caretaker, bukan pejabat tetap karena masih dalam sengketa," kata Harun.Menurut dia, yang berhak menduduki jabatan Gubernur Lampung adalah Alzier Tabrani. "Kedudukannya harus dipulihkan kembali berdasarkan hukum," cetusnya.Ahli Hukum Pemda Lampung Iswanto menyatakan pendapat berbeda. Menurut dia, pilkada ulang dan caretaker bukan solusi yang tepat bagi sengketa di Lampung."Itu bukan solusi tepat karena berdampak buruk pada atmosfir politik yang berujung pada mobilisasi masssa antara dua kubu. Sebaiknya Sjachroedindipertahankan hingga 2009," kata Iswanto. (aan/)