.webp)
Wakil MPR RI HIdayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi sikap resmi pemerintah Australia yang tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ia berharap sikap ini dapat diikuti oleh negara-negara lain yang terlanjur mengikuti kemauan sepihak Israel yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya.
Diketahui, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui Menteri Luar Negeri Penny Wong menyampaikan keputusan tersebut menganulir kecerobohan sikap pemerintah Australia sebelumnya. Di era pemerintahan sebelumnya yang masih dipimpin kelompok konservatif, Australia mendukung Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara. Sikap itu menimbulkan kontroversi dan tidak sesuai dengan semangat perdamaian yang ada di Australia.
"Kebijakan terbaru PM Australia Albanese ini, bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga perlu didukung oleh masyarakat internasional yang cinta damai, agar terciptanya perdamaian bukan hanya slogan klise yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara fakta di lapangan kondisi makin memburuk, dengan teror penjajahan dan pendudukan oleh Israel di wilayah Palestina yang makin brutal saja," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (21/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahkan Masjid Al-Aqsha di Yerusalem yang terhubung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj-nya Nabi Muhammad SAW, karenanya sangat dihormati di kalangan umat Islam, menjadi korban dari suasana teror ketidakdamaian di Yerusalem," sambungnya.
Keputusan Australia untuk tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga dinilai HNW sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). "DK PBB pada 2017 lalu juga secara tegas menolak klaim Israel, dan karenanya menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tapi sangat disesalkan Amerika Serikat memvetonya," imbuhnya.
"Dengan pendekatan di atas, wajarnya agar sikap Australia ini juga dapat diikuti oleh sekutu-sekutunya, terutama negara-negara barat. Dukungan ini bisa produktif untuk menciptakan apa yang selalu mereka serukan yaitu melawan terorisme, radikalisme dan terwujudnya perdamaian di kawasan, agar suasana damai ini juga berdampak positif di belahan-belahan dunia lainnya," lanjut HNW.
Ia menambahkan negara-negara barat kerap mengagungkan serta mendukung pendekatan solusi perdamaian antara Palestina-Israel. Namun, bila Yerusalem diakui sebagai Ibu kota Israel, hal itu dianggap tidak sesuai dan bahkan mengancam realisasi damai dengan solusi dua negara.
"Karena sejak awal, dan sesuai dengan kesepakatan internasional sebelumnya, Palestina sudah menegaskan secara geografis dan historis bahwa Yerusalem (timur) merupakan ibu kota negara Palestina," urainya.
Ia berharap pemerintah Indonesia dapat segera menjalin komunikasi dengan pemerintah Australia terkait dengan sikap terbarunya yang menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Pemerintah Indonesia, terutama lewat Ibu Menteri Luar Negeri harusnya bisa berperan lebih aktif mendukung sikap Menlu Australia yang juga perempuan itu, agar konsisten dalam penolakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel karena tidak membantu menghadirkan perdamaian. Agar juga bisa digalang kekuatan internasional untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri penjajahan di Palestina," tuturnya.
Dengan adanya peran aktif tersebut, lanjut HNW, diharapkan negara-negara lain yang sebelumnya sudah terlanjur mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dapat segera mengikuti jejak pemerintah Australia.
"Hal ini sangat penting karena Kemenlu berulang kali menyatakan bahwa persoalan Palestina ini adalah jantungnya politik luar negeri Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi berulang kali menyatakan sikap dukungannya pada kemerdekaan Palestina. Bahkan katanya, Indonesia berhutang pada Palestina, karena Palestina adalah satu-satunya negara yang diundang hadir dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955, tapi sampai sekarang belum merdeka juga," ungkap HNW.
"Mengoreksi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan menjadikan Yerusalem timur sebagai ibu kota Palestina, adalah salah satu jalan pentingnya," tegas HNW.
(prf/ega)
