KKI Desak Pemerintah Publikasikan Merek Obat Sirup yang Berbahaya

ADVERTISEMENT

KKI Desak Pemerintah Publikasikan Merek Obat Sirup yang Berbahaya

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 21 Okt 2022 09:34 WIB
Ilustrasi obat sirup
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/simarik)
Jakarta -

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing mendesak pemerintah mengungkap secara terbuka nama obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya terkait kasus gagal ginjal akut. Ha itu, kata David, agar tak menimbulkan kegaduhan.

"Pertama-tama, kami apresiasi 5 merek obat sirup dari 26 merek yang diuji BPOM telah dipublikasikan sebagai obat yang menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman. Namun untuk tidak menimbulkan kegaduhan, pemerintah harus menjelaskan dan mempublikasikan juga 15 dari 18 obat yang dinyatakan Kementerian Kesehatan mengandung bahan berbahaya etilen glikol (EG)," kata David Tobing kepada wartawan, Jumat (21/10/2022).

"KKI mendesak Kemenkes juga segera publikasi nama-nama obat sirup mana yang mengandung bahan berbahaya, maupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan kepada pengguna obat (konsumen), terlebih lagi obat-obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," sambung David Tobing.

David Tobing juga menerangkan pentingnya pengungkapan nama-nama obat tersebut karena hak konsumen. Hak itu, tambahnya, adalah hak untuk mendapatkan informasi.

"Hak-hak yang dimaksud adalah untuk mendapatkan informasi produk-produk yang dianggap berbahaya untuk dikonsumsi untuk mengantisipasi bagi anak-anak yang terlanjur, mengkonsumsi obat- obatan tersebut, supaya orang tua si anak mengecek perkembangan kesehatan anaknya secara berkala untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Hal ini perlu agar tidak meresahkan anak dan orang tua si anak yang merupakan konsumen pengguna obat." Ujar David

Sementara itu, perwakilan dari Forum Advokat Peduli Anak (FAPA), Maria Ardianingtyas menyampaikan pandangannya bahwa jangan sampai hak anak terabaikan akibat kebijakan pembatasan obat sirup yang saat ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit gagal ginjal akut anak. Hal itu sesuai Pasal 8 UU Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain itu, Pasal 22 dari UU Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

"Maka dari itu, jangan sampai pembatasan obat sirup yang tidak jelas dan akurat informasinya justru malah mengabaikan kesehatan anak yang sedang membutuhkan obat-obatan dalam bentuk sirup yang belum ada penggantinya," kata Maria Ardiningtyas

FAPA berharap Kemenkes dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Harapan dari koordinasi tersebut adalah agar orangtua terus mendapatkan informasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai obat sirup yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut anak.

"Nah dengan koordinasi yang baik, diharapkan agar para orang tua memiliki pedoman praktis yang resmi dan tidak menyesatkan dalam menghadapi situasi saat anak sedang sakit dan memerlukan obat sirup yang belum ada penggantinya," beber Maria Ardiningtyas.

(asp/lir)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT