Ombudsman Dorong Itwasum Punya Mekanisme Awasi Perilaku Polisi

Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro, mendorong komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diwujudkan dengan tindakan yang komprehensif. Dia menuturkan para kapolda yang telah diberikan kepercayaan bekerja optimal.

"Kami tunggu komitmen itu dengan tindakan-tindakan tegas. Tentu tidak boleh ini sepotong-sepotong, mesti secara komprehensif. Dengan asumsi, pengawasan terhadap semua jajaran polda berjalan seiring otoritas yang diberikan kepada Kapolda," kata Johanes kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).

Johanes menyebut publik menunggu terealisasinya komitmen bersih-bersih yang disampaikan Jenderal Sigit. Johanes berpendapat masih adanya oknum-oknum di kepolisian lantaran upaya bersih-bersih tak diikuti sistem pengawasan yang mendukung.

"Kita menunggu dan ingin memastikan janji Pak Listyo Sigit selaku Kapolri, yang akan membereskan, memberantas dan menegakkan aturan hukum terhadap siapapun yang melanggar hukum, termasuk di tubuh Polri," tutur Johanes.

"Mau judi online, narkoba, pelanggaran yang lain-lain, komitmen bersih-bersih itu harus diwujudkan dengan tindakan yang berujung pada perbaikan instansi kepolisian. Ada yang salah dengan sistem yang dibangun di kepolisian kita selama ini," imbuh dia.

Johanes menilai perlu reformasi sistem pengawasan terhadap personel agar tak melulu Kapolri yang turun tangan pada setiap permasalahan yang menjadi sorotan di masyarakat. Menurut, para Kapolda dapat mengawasi jajaran dengan optimal.

"Kok (masalah) semuanya harus berujung (penyelesaiannya) pada Kapolri. Ini kan bicara bagaimana membangun sistem agar mandat yang diberikan kepada para kapolda juga bisa dioptimalkan. Perlu ada reformasi di sistem pengawasan kepolisian kita," ungkap Johanes.

Dia pun berharap Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dapat berkaca dari kasus demi kasus yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Johanes berharap kasus-kasus terkait Polri yang disorot menjadi evaluasi tata kelola Polri.

"Dari pihak Itwasum dan jajarannya harus benar-benar merefleksikan kasus demi kasus yang terjadi ini, untuk memperbaiki tata kelola di internal Polri. Tidak hanya pengawasan penggunaan anggaran atau yang bersifat administratif, tapi pengawasan perilaku aparat," pungkas Johanes.