.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengajukan pembentukan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sendiri. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Depok Mohammad Idris menindaklanjuti adanya potensi bencana di Depok yang lebih besar.
Idris menyebutkan semestinya Depok memiliki BPBD sendiri. Namun, lanjutnya, keterangan yang didapat dari pemerintah pusat, potensi bencana di Depok dianggap belum terlalu tinggi.
"Ya, seharusnya sudah ada BPBD. Saya sudah mengajukan BPBD untuk di Kota Depok, tapi pemerintah, pemerintah pusat melihatnya apple to apple gitu," papar Idris seusai acara di Rumah Maggot, Cimpaeun, Tapos, Selasa (18/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mencontohkan, Bogor memiliki BPBD sendiri lantaran jumlah penduduk yang tinggi. Ditambah, potensi bencana dianggap lebih besar dari wilayah Depok.
"Bogor itu penduduknya 12-13 juta ya. Dan area potensi bencana itu besar dibanding Depok. Makanya, menurut mereka, Depok ditangani damkar (pemadam kebakaran) dulu," papar Idris.
Idris mendorong Dinas Pemadam Kebakaran Depok untuk aktif juga menangani bencana. Pemerintah Kota akan tetap berupaya menghadirkan BPBD di Depok.
"Longsor di Depok, bagi orang Majalengka itu dikit, kecil, bagi kita besar. Makannya, damkar yang saya genjot mengurangi potensi kebakaran dan juga membantu mereka dalam kondisi longsor. Tapi sudah kita ajukan untuk pembentukan badan," tandasnya.
Berdasarkan situs Pemkot, Kota Depok diresmikan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok pada 23 tahun lalu, tepatnya 20 April 1999, berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 1999.
Peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dilakukan pada 27 April 1999 bersamaan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok saat itu, Drs H Badrul Kamal, yang menjabat Wali Kota Kota Administratif Depok.
Simak juga 'PKS Tepis PDIP: Kerukunan Beragama di Depok Tinggi':
