Labor Institute Indonesia menggelar diskusi 'Solusi Kebangsaan Gerakan Buruh Indonesia' bersama serikat-serikat buruh di Jakarta. Kegiatan tersebut dalam rangka mengumpulkan ide-ide kebangsaan para pimpinan serikat buruh atas berbagai persoalan bangsa. Khususnya terkait masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
"Materi-materi tersebut nantinya akan diberikan kepada para kandidat, baik dari kalangan buruh maupun kalangan umum yang akan maju dalam kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, sebagai bahan untuk membuat kebijakan di masa yang akan mendatang," ujar Program Officer Labor Institute Indonesia Ulfa Ilyas dalam keterangan tertulis, Selasa (18/10/2022).
Dalam diskusi yang diadakan Senin (17/10) kemarin Ulfa mendorong agar serikat buruh ataupun serikat pekerja dapat memperluas gerakan perjuangannya pada tataran politik, dengan didasari pada nilai-nilai kebangsaan.
Menurutnya peran serikat yaitu sebagai kendaraan para buruh untuk mencapai kesejahteraan. Dan kesejahteraan buruh tidak akan tercapai hanya dengan kenaikan upah semata. Melainkan perlu diiringi dengan penguatan industri nasional, kemandirian ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia (SDM) buruh itu sendiri.
"Kami berharap gerakan buruh tidak berhenti pada gerakan di jalanan saja. Namun dilengkapi dengan gerakan pemikiran yang menelurkan konsep-konsep yang lebih matang," katanya.
Ulfa menekankan perspektif kebangsaan harus diusung oleh gerakan buruh. Sehingga tidak terjebak pada masalah-masalah normatif yang selama puluhan tahun tidak mendapatkan solusi yang tepat.
"Gerakan buruh harus menjadikan isu kebangsaan menjadi salah satu landasan perjuangan," tegasnya.
Senada, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto menuturkan kaum buruh harus konsisten berjuang tidak hanya di jalanan tapi juga di dalam sistem atau melalui parlemen.
"Karena bertahun-tahun turun ke jalan hasilnya hanya parsial alias kecil," kata Dedi.
Hal senada juga disampaikan Ketum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Lukman Hakim. Lukman menekankan gerakan buruh harus mengambil peran yang lebih luas dan dalam pada tataran pembuatan kebijakan.
Sementara Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (KSPSI), Jumhur Hidayat menyatakan ekonomi yang harus dibangun di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Kemudian, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sunarti menekankan persatuan yang harus terus digalang.
(prf/ega)
