.webp)
Kementerian Perhubungan telah mendapatkan laporan serta data dari berbagai pihak termasuk maskapai Turkish Airlines dan WNI yang diduga mengamuk hingga membuat pesawat mendarat darurat di Bandara Kualanamu. Kemenhub akan melakukan pendalaman atas informasi yang didapat itu.
Kemenhub akan melakukan koordinasi internal yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektifitas Perhubungan. Koordinasi internal ini dihadiri oleh Biro Hukum, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan.
"Kementerian Perhubungan telah menerima penjelasan pihak Turkish Airline melalui surat dari Station Manager Turkish Airlines yang berada di Bandar Udara Soekarno Hatta. Kami juga telah menerima lampiran dokumen pendukung peristiwa tersebut, dan akan terus melakukan pendalaman," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Nur Isnin Istiartono dalam keterangannya, Minggu (16/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari laporan dan informasi yang diterima, keributan itu bermula dari keluhan penumpang (terduga pelaku atas nama M. Jhon Jaiz Boudewijn) yang menanyakan terkait ketentuan membawa binatang peliharaan ke dalam kabin pesawat. Karena belum mendapat tanggapan, terduga pelaku kemudian menunjukkan perilaku yang mengganggu kenyamanan penumpang maupun kru kabin selama penerbangan berlangsung, hingga akhirnya diamankan karena menimbulkan keributan dalam pesawat udara.
Dalam kejadian ini, pihak Turkish Airline mengambil tindakan penurunan paksa terhadap penumpang tersebut di Bandar Udara Kualanamu. Menurut pihak Turkish Airline, tindakan tersebut dilakukan agar tidak membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan serta kenyamanan penumpang dan kru di dalam pesawat.
Ditjen Hubud akan terus mendalami ketentuan aturan yang berlaku di maskapai Turkish Airlines. Terutama terkait membawa binatang peliharaan ke dalam pesawat.
"Apakah penumpang yang membawa binatang peliharaan (pet) ke dalam kabin pesawat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh maskapai, dan bagaimana pengawasan dari kru selama penerbangan," ucap Nur Isnin.
"Inspektur Penerbangan Ditjen Hubud akan mendalami terkait dengan keselamatan (safety) serta pengangkutan binatang peliharaan (pet) dalam kabin pesawat," sambungnya.
Dari hasil diskusi juga disepakati bahwa peristiwa ini merupakan kejadian terkait dengan pelayanan maskapai dengan penumpang sehingga tidak masuk dalam ranah pidana menurut yurisdiksi Negara Indonesia berdasarkan Konvensi Tokyo 1963 (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft), sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Konvensi Tokyo 1963 mengatur bahwa negara yang berhak melaksanakan yurisdiksi terhadap tindak pidana adalah negara tempat pesawat udara tersebut didaftarkan.
Mengingat pesawat udara Turkish Airlines registrasi TC-LJG terdaftar di Negara Turki, maka yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi Negara Turki.
Lebih lanjut Nur Isnin mengimbau agar seluruh maskapai nasional ataupun internasional untuk memperhatikan kenyamanan penumpang. Maskapai menurutnya juga perlu melakukan pengawasan terhadap penumpang yang membawa binatang.
"Kepada semua maskapai baik maskapai nasional maupun asing yang beroperasi dari/ke Indonesia, agar memperhatikan kenyamanan penumpang khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada dalam penerbangan, sehingga tidak menimbulkan keributan yang akan berdampak pada keselamatan dan keamanan penerbangan. Maskapai juga harus melakukan pengawasan terhadap penumpang yang membawa binatang peliharaan (pet) dan memastikan sudah memenuhi aturan yang berlaku," ujarnya.
(eva/eva)
