Ma'ruf Amin Minta Tak Lagi Pakai Pendekatan Keamanan di Papua

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pendekatan keamanan tidak lagi digunakan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Menurut Ma'ruf, pendekatan sosial adalah sebuah opsi dalam penyelesaian konflik itu.

Arahan Ma'ruf Amin itu disampaikan oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Kasetwapres) Ahmad Erani Yustika. Erani mengatakan banyak rapat soal Papua yang tidak dibuka kepada publik.

"Papua, banyak rapat-rapat tidak dibuka kepada publik, tidak bisa diakses secara langsung," kata Erani dalam FGD Setwapres dengan awak media di Darmawan Park, Sentul, Jawa Barat, Jumat (14/10/2022).

Dalam rapat soal Papua itu, Erani mengatakan bahwa Ma'ruf menekankan pendekatan keamanan tak boleh lagi dipakai di Papua. Dia menyebut opsi kesejahteraan harus dilakukan.

"Tapi dalam rapat itu selalu ditekankan jangan lagi menggunakan pendekatan keamanan. Kesejahteraan itu sebuah opsi yang tidak bisa ditawar. Terus disiplin dijaga oleh wakil presiden," jelasnya.

Soal Pemerataan Ekonomi

Selain itu, Erani menjabarkan kerja Ma'ruf Amin dalam bidang ekonomi. Dia menyebut Ma'ruf Amin ingin adanya pemerataan ekonomi.

"Ketika berbicara yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, maka substansinya akan berbicara mengenai inklusi, ekonomi yang inklusif dan pemerataan dalam bingkai keadilan ekonomi, itu sudah pasti," tutur Erani.

Menurut Erani, jauh sebelum jadi wakil presiden, Ma'ruf Amin sudah kritis soal isu ekonomi. Dia menyebut Ma'ruf sering menyoroti soal ketimpangan.

"Jika dibaca tulisan-tulisan beliau lebih dari 10 tahun yang lalu, beliau adalah figur yang progresif dalam isu ekonomi. Kritiknya soal ketimpangan dan keadilan ekonomi amat sangat tajam dan itu yang dibawa sekarang, tidak dalam posisi mengkritik tetapi memastikan agar pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah itu dalam bingkai yang inklusif, fokus pada pemerataan sehingga menjadi agenda besar keadilan ekonomi," sebutnya.

Dorong Pemberdayaan

Lebih lanjut, Erani menyebut Ma'ruf Amin selalu membawa isu pemberdayaan dalam penuntasan kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan dilakukan terkait dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Yang kedua, substansi yang dibawa oleh Wakil Presiden berbicara yang terkait dengan kemiskinan, pengembangan UMKM dan lain-lain itu pemberdayaan, empowerment," jelasnya.

Erani mengatakan bahwa pemerintah memang memberikan bantuan sosial untuk kebutuhan jangka pendek. Namun, yang perlu didorong adalah pemberdayaan.

"Pendekatan karitatif, BLT, pembagian bantuan sosial akan terus dilakukan karena akan dilakukan karena ada kebutuhan jangka pendek, tetapi tidak boleh selesai hanya di situ, pemberdayaan terus-menerus harus dikejar," katanya.

Erani mengatakan pemberdayaan manusia itu selalu disampaikan Ma'ruf kepada para menteri dalam rapat. Hal itu guna mengatasi kemiskinan dan pengembangan UMKM.

"Makanya pada saat rapat-rapat yang digelar berbicara mengenai kemiskinan dan UMKM selalu itu yang dituntut kepada para menteri yang bertanggungjawab akan isu itu. Pemberdayaan menjadi satu kosakata, diksi yang selalu disampaikan wakil presiden," jelasnya.