.webp)
Pimpinan Komisi III DPR RI merasa usai Tragedi Kanjuruhan adanya saling lempar tanggung jawab dari pemangku kebijakan sepak bola Tanah Air. Padahal, menurut Komisi III PSSI dan PT LIB yang seharusnya bertanggung jawab.
"Di awal saya lihat memang seperti itu," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
Sejauh ini, Komisi III DPR melihat tanggung jawab sudah dijalankan oleh Polri. Setidaknya, menurut Komisi III DPR, Polri mencopot hingga memproses hukum anggota mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun, sekarang bisa kita lihat Polri secara ksatria mengambil tanggung jawab itu. Pimpinan-pimpinan dicopot, investigasi mendalam dilakukan, sampai seremonial sujud minta maaf," ujarnya.
Tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan sepatutnya diikuti PSSI dan PT LIB menurut Komisi III DPR. Sebab, kedua pihak itu sebagai badan tertinggi dan operator liga sepak bola Indonesia.
"Saya rasa ini hal yang harus diikuti oleh pihak-pihak lain seperti PSSI dan PT LIB. Benar sekali harusnya PSSI dan LIB perlihatkan tanggung jawabnya sebagai payung tertinggi rumah bola," imbuhnya.
Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya menyebut ada saling lempar tanggung jawab terkait Tragedi Kanjuruhan antara PT LIB, PSSI, dan Panpel serta Indosiar selaku broadcaster menunjukkan bukti penyelenggaraan Liga agak kacau. Mahfud menyebut hal itu dapat membahayakan dunia persepakbolaan Indonesia.
"Rekomendasi TGIPF belum dikeluarkan, masih akan didiskusikan hari ini. Tapi bahwa terjadi saling menghindar dari tanggung jawab operasional lapangan seperti antara LIB, PSSI, Panpel, bahkan Indosiar menjadi bukti bahwa penyelenggaraan Liga agak kacau. Membahayakan bagi dunia persepakbolaan kita," kata Mahfud saat dimintai konfirmasi detikcom melalui pesan singkat, Rabu (12/10).
Mahfud, yang juga Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan, menuturkan saling lempar tanggung jawab terkait penyelenggaraan Liga merupakan akar masalah yang akan disusun oleh timnya. Mahfud mengungkapkan TGIPF sudah berdiskusi dengan Komnas HAM, dan Komnas HAM, kata Mahfud, juga tengah menyiapkan rekomendasi khas terkait penyelenggaraan Liga yang berujung meninggalnya 132 orang tersebut.
"Ini menjadi salah satu perhatian TGIPF untuk mencari akar masalahnya sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi. Kita juga sudah mendiskusikan dan melakukan cross-check temuan dengan Komnas HAM. Ada kemungkinan Komnas HAM merekomendasikan sesuatu yang khas sesuai dengan kewenangannya. Apa itu? Nanti saja, biar Komnas HAM yang mengumumkan," ujarnya.
(rfs/mae)
