Waket MPR F-PAN Minta Pemerintah Cermat Selesaikan Isu Tenaga Honorer

ADVERTISEMENT

Waket MPR F-PAN Minta Pemerintah Cermat Selesaikan Isu Tenaga Honorer

Atta Kharisma - detikNews
Rabu, 12 Okt 2022 20:50 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) berduyun-duyun mendatangi Gedung Nusantara IV di Komplek MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Kehadiran mereka adalah untuk mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) AHN.

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para tenaga honorer yang hadir di gedung wakil rakyat.

"Kami tidak ada artinya kalau tidak ada rakyat, kami tidak bisa menjadi pimpinan lembaga negara kalau tidak ada rakyat. Rakyat itu bagian dari yang harus diperjuangkan, salah satunya adalah tenaga honorer," ujar Yandri dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).

Hadir pula dalam kegiatan tersebut anggota MPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus dan Saleh Partaonan Daulay, Ketua Umum DPP AHN Retno Edi Kurniadi serta Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Lenis Kogoya.

Lebih lanjut, Yandri menyampaikan keberadaan tenaga honorer penuh dengan dinamika. Karena ketika seseorang menjadi bupati, wali kota atau gubernur yang baru, mereka pasti mengangkat tenaga honorer. Akibatnya, jumlah tenaga honorer terus bertambah. Yandri mengungkapkan jumlah tenaga honorer saat ini tercatat mencapai 2,2 juta orang.

"Catatan terakhir jumlah tenaga honorer mencapai 2,2 juta orang. Sebanyak 300 ribuan orang berada di pusat dan 1,8 jutaan orang ada di daerah," imbuhnya.

Yandri mengingatkan pemerintah harus hati-hati dalam menyelesaikan format tenaga honorer.

"Karena tenaga honorer adalah anak bangsa. Mereka disebut sudah mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka ada yang jadi guru, tenaga teknis, dan lain sebagainya," tuturnya.

Ia menyatakan Indonesia tidak akan sempurna tanpa keberadaan tenaga honorer dan pihak swasta.

"Maka jangan pernah meremehkan tenaga honorer. Jangan meremehkan hal-hal yang sifatnya swasta. Kalau tidak ada guru honorer, anak bangsa akan banyak yang terlantar dan tidak terlayani dengan baik. Demikian juga kalau di sekolah tidak ada tenaga teknis dan pendukung lainnya," jelas Yandri.

"Bila tidak ada sekolah swasta, bangsa ini juga akan gelagapan," tambahnya.

Karenanya, Yandri berharap pemerintah dapat menyelesaikan format tenaga honorer sebaik mungkin untuk mencegah munculnya gejolak masalah. Ia juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer di 2023.

"Bila masalah tenaga honorer tuntas, maka ini sebagai kado terindah buat tenaga honorer. Diakui pengangkatan tenaga honorer dari sisi kebijakan keuangan sangat berat karena harus menyediakan sekian puluh triliun untuk penggajian dan sebagainya," terangnya.

Yandri menuturkan saat masih menjadi Ketua Komisi VIII, dirinya kerap menerima aduan dari para tenaga honorer. Untuk menyelesaikan perkara tersebut, ia bertemu dengan berbagai pihak seperti Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri serta membahasnya dalam rapat gabungan.

Alhasil, format tenaga honorer dapat diselesaikan dengan rapi, tanpa gejolak dan terkendali. Oleh karena itu, Yandri berpesan kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan terkait tenaga honorer.

"Bila buru-buru bisa membuat gejolak ataupun situasi tidak kondusif apalagi di tahun 2023. Bila tenaga honorer yang jumlahnya 2,2 juta orang itu bergejolak, hal demikian akan mengganggu stabilitas di masyarakat," ungkapnya.

Yandri pun berharap Rakornas kali ini dapat menghasilkan rumusan, rekomendasi maupun keputusan yang selanjutnya dapat dikawal bersama-sama.

(akn/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT