Polri mengikuti arahan pemerintah dalam memaksimalkan pemakaian produk dalam negeri. Salah satunya yakni berbelanja impor dengan target maksimal 5 persen dari total anggaran negara.
Hal ini dikatakan oleh Aslog Kapolri Irjen Argo Yuwono di acara 'Temu Bisnis Produk Dalam Negeri (PDN) Polri' Tahap IV di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (7/10/2022). Argo mengatakan pihaknya tentu mendukung produk UMKM dalam memenuhi perlengkapan Polri.
"Nanti kita rencanakan kembali, tentunya ada barang yang dibutuhkan oleh Polri utamanya almatsus (alat material khusus) Polri yang harus impor, tentunya tetap kita tekan tidak semuanya impor," kata Argo, saat ditanya terkait bisa tidaknya polri memenuhi maksimal belanja impor 5 persen.
"Tapi nanti bagaimana nanti bagian yang diproduksi di Indonesia jadi bisa UMKM di Indonesia, dan keuangan juga berputar di Indonesia,' tambahnya.
Argo mengatakan acara ini tengah mengundang dari berbagai pihak hingga tingkat provinsi kabupaten dan juga Polda jajaran. Dengan harapan, yakni saling bahu membahu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Dengan harapan nanti kan bisa melihat produk-produk dalam negeri yang ditayangkan oleh Polri. ini siapa tahu tertarik. Dan mengharapkan bisa menjadi mitra daripada pemerintah daerah setempat," katanya.
"Tentunya kan banyak pakaian-pakaian kemudian yang lain-lain kan banyak yang kita tampilkan ini. kita juga berharap bahwa UMKM ini akan ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia dari berbagai Pemda yang ikut dalam menyumbang pengadaan barang dan jasa," sambungnya.
Diketahui, acara yang digelar pada 6-7 Oktober 2022 telah dibuka Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada hari pertama. Kemarin, Luhut mengapresiasi Polri yang sudah berhasil menggunakan barang produk dalam negeri di atas 70 persen.
Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga daerah dengan menggunakan anggaran APBN dan APBD. Pada tahun 2022 ini, anggaran APBN naik menjadi Rp 1.714,2 triliun dan APBD dengan anggaran Rp 1.197, 2 triliun yang berasal dari uang rakyat.
Perlu diketahui Polri merupakan lembaga negara yang termasuk dalam 5 besar dengan belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) tertinggi dengan nilai belanja sebesar Rp 56,2 triliun. Dengan ini, Polri berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan produk dalam negeri, dengan target minimal 40 persen pada pengadaan barang dan jasa Polri.
(azh/dwia)
