ADVERTISEMENT

Bamsoet Dorong Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina Lewat Cara Damai

Yudistira Imandiar - detikNews
Rabu, 05 Okt 2022 20:10 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu dengan Wakil Ketua Parlemen Ukraina H.E. Mrs Olena Kondratiuk di Komplek MPR RI Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu dengan Wakil Ketua Parlemen Ukraina H.E. Mrs Olena Kondratiuk di Komplek MPR RI Jakarta, Rabu (5/10). Pada pertemuan itu, Olena mengajak Indonesia terlibat langsung dalam pembangunan kembali Ukraina setelah konflik militer dengan Rusia.

Keterlibatan Indonesia bisa melalui investasi pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, hingga diplomasi multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk bersama-sama membantu pemulihan Ukraina.

"Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, Indonesia tidak pernah memihak salah satu pihak yang bertikai, melainkan selalu berpihak kepada terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih Ukraina dan Rusia merupakan dua negara sahabat yang sama-sama memiliki hubungan bilateral sangat baik bagi Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (5/10/2022).

"Karena itu, terhadap konflik militer antara Rusia dengan Ukraina, sebagai sahabat Indonesia selalu menyerukan agar dapat segera dihentikan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai melalui negosiasi-diplomasi. Karena konflik militer ini bukan hanya merugikan Ukraina dan Rusia saja, melainkan juga merugikan warga negara dunia lainnya," imbuhnya.

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengeluarkan empat pokok pandangan soal hasil referendum di empat daerah Ukraina. Pertama, setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, sesuai prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip tersebut.

"Ketiga, prinsip ini juga berlaku terhadap referendum empat wilayah Ukraina yang dinilai melanggar prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Keempat, Referendum tersebut justru semakin menyulitkan penyelesaian konflik melalui perundingan dan mengakibatkan perang semakin berkepanjangan yang akan merugikan semua pihak," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan Indonesia telah mengambil berbagai langkah diplomasi internasional secara multilateral dalam membantu penyelesaian konflik militer Rusia - Ukraina, antara lain mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 2 Maret 2022 'Aggression Against Ukraine', dan mendukung Resolusi Dewan HAM PBB 4 Maret 2022 'Situation of Human Rights in Ukraine Stemming from the Russian Aggression'.

"Indonesia juga mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 24 Maret 2022, 'Humanitarian Consequences of the Aggression Against Ukraine', dan abstain atas Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 7 April 2022 terkait penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB. Berbagai langkah tersebut menegaskan sikap Indonesia yang konsisten mendukung penegakan hukum internasional dan Piagam PBB, khususnya mengenai kedaulatan dan keutuhan integritas teritorial suatu negara," tutur Bamsoet.

Bamsoet menyatakan penghentian konflik militer Rusia - Ukraina bukan hanya akan menyelamatkan anak-anak dan perempuan yang kini menjadi pengungsi, melainkan juga akan menyelamatkan perekonomian dunia yang kini dihadapkan pada resesi. Sebab, kata Bamsoet, kedua negara merupakan pemain penting dalam berbagai kegiatan perekonomian dunia.

Misalnya, Ukraina sebagai lumbung gandum dan minyak bunga matahari, penghasil sumber daya mineral, industri besi logam, bahan kimia, mesin, peralatan industri, transportasi, serta produk pertanian dan makanan, serta sebagai salah satu negara dengan industri IT terkemuka di Eropa Tengah dan Timur, yang mengedepankan tenaga IT profesional dan perusahaan berbasis layanan IT.

"Selain menyebabkan krisis ekonomi, konflik militer Rusia - Ukraina juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Dari sekitar 44 juta jiwa populasi penduduk Ukraina, sebanyak 13 juta jiwa telah menjadi pengungsi, dengan 87 persennya merupakan anak-anak dan perempuan. Sedangkan data dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM/OHCHR, per 19 September melaporkan jumlah korban sipil mencapai 14.532 orang, dimana 5.916 orang korban jiwa dan 8.616 orang korban terluka. Korban jiwa terdiri dari 156 anak perempuan, 188 anak laki-laki, serta 35 anak-anak dan 1.649 orang dewasa," ujar Bamsoet.

Simak video 'Ukraina Rebut Kembali Sejumlah Wilayah dari Rusia':

[Gambas:Video 20detik]



(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT