Anggota DPR Desak Sekjen Jelaskan soal Harga 100 Unit TV 43" Rp 1,5 M

ADVERTISEMENT

Anggota DPR Desak Sekjen Jelaskan soal Harga 100 Unit TV 43" Rp 1,5 M

Nahda Utami - detikNews
Rabu, 05 Okt 2022 11:06 WIB
Habiburokhman (Dok. Pribadi)
Habiburokhman (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

DPR menganggarkan pembelian 100 unit televisi (TV) 43 inci sebesar Rp 1,5 miliar. Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta publik mengawal proses tender pengadaan 100 unit TV tersebut.

"Termasuk proses tender pengadaannya, silakan dikawal agar sesuai ketentuan yang berlaku," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (5/10/2022).

Habiburokhman menyebut pengadaan 100 unit TV merupakan domain Sekretariat Jenderal DPR. Menurutnya, pemasangan TV di ruang DPR sebaiknya dilanjutkan jika proses pengadaan sudah selesai.

"Ya soal pengadaan itu domain-domain satker Sekretariat Jenderal DPR," jelas Habiburokhman.

"Kalau memang sudah selesai proses pengadaan, ya silakan saja dipasang di ruangan karena memang belum ada TV," tambahnya.

Habiburokhman kemudian bicara terkait harga satu TV yang mencapai Rp 15 juta. Dia meminta pihak Sekretariat Jenderal DPR menjelaskan pengadaan tersebut kepada publik.

"Soal harga dan lain-lain, itu murni tanggung jawab mereka. Silakan dijelaskan ke publik," jelas Habiburokhman.

Anggaran Rp 1,5 M untuk Televisi

DPR menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk membeli televisi 43 inci yang bakal ditempatkan di ruang kerja anggota DPR. Anggaran itu untuk pembelian 100 unit TV.

Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Selasa (4/10), ada paket dengan nama 'Pengadaan TV LED 43 Inch untuk Ruang Kerja Anggota'. Paket itu diberi nomor 36341964.

Volume pekerjaan tertulis 100 buah. Sumber dananya ialah APBN tahun 2022.

"Total pagu Rp 1.554.000.000 (Rp 1,5 miliar)," demikian tertulis di situs itu.

Artinya, tiap televisi akan dibeli anggaran sekitar Rp 15 juta. Tak ada penjelasan soal merek tertentu yang akan dibeli.

Dalam situs tersebut, pemanfaatan barang mulai Oktober 2022. Metode pemilihannya ialah E-Purchasing.

"Jadwal pelaksanaan kontrak, mulai Agustus 2022, akhir Oktober 2022," tulis situs itu.

Simak juga Video: Alasan Ketua Banggar Minta Pengadaan Gorden DPR Rp 43,5 M

[Gambas:Video 20detik]



(nhd/maa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT