Korban Lumpur Ajukan Lima Tuntutan ke Lapindo

Sidoarjo - Warga korban lumpur yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Rakyat Korban Luapan Lumpur Porong (FSRKLLP) sedikit bernafas lega. Sebab Bupati Sidoarjo berpihak pada nasib mereka.Sebab dari hasil pertemuan dengan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, disepakati mengajukan lima rumusan kesekapatan ke Lapindo Brantas Inc selaku perusahaan yang bertanggung jawab atas bencana luapan lumpur panas Porong, Sidoarjo.Kesepakatan itu ditetapkan saat rapat koordinasi antara Bupati Sidoarjo bersama perwakilan empat desa yaitu Desa Siring, Renokenongo, Jatirejo, (ketiganya di Kecamatan Porong) dan Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (10/7/2006) siang.Lima kesepakatan itu adalah ganti rugi sewa rumah/kontrak sebesar Rp 2,5 juta/KK/tahun selama dua tahun yang dicairkan di muka. Kedua, biaya boyongan/angkutan sebesar Rp 500 ribu/KK yang dibayar di muka. Ketiga, biaya makan sebesar Rp 10 ribu/jiwa/hari yang diberikan setiap awal bulan.Keempat, pembebasan biaya sekolah SD, SMP dan SMU yang terkena dampak lumpur langsung. Kelima, pemberian kartu sehat untuk jangka waktu dua tahun.Bupati Sidoarjo mengatakan, kelima rumusan keputusan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pertemuan warga di Kantor Kecamatan Porong, Minggu (9/7/2006) malam.Rumusan kesepatakan ini akan diajukan ke Lapindo untuk mendapatkan persetujuan. Hasil koordinasi ini langsung disampaikan ke Lapindo hari ini juga."Saya yakin bahwa kelima rumusan putusan ini akan mewakili semua keinginan dari empat desa yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Saya berharap kepada perwakilan desa yang terhimpun dalam FSRKLLP hal ini dapat menjadi kesepakatan bersama yang dapat mewakili semua aspirasi rakyat," jelasnya.Koordinator FSRKLLP, Sapariadi, yang juga warga Desa Renokenongo mengatakan, tim FSRKLLP saat ini mempunyai program utama yaitu merumahkan korban luapan lumpur yang saat ini berada di pengungsian baik di Pasar Baru Porong maupun di Balai Desa Renokenongo."Kami akan berusaha semaksimal mungkin bahwa keberadaan kami merupakan wakil dari empat desa yang dipercaya untuk memperjuangkan nasib rakyat yang berada di empat desa ini," ujarnya. (nrl/)