Implementasi Pancasila Belum Optimal, Bamsoet: PR Kita Masih Banyak

ADVERTISEMENT

Implementasi Pancasila Belum Optimal, Bamsoet: PR Kita Masih Banyak

Atta Kharisma - detikNews
Jumat, 30 Sep 2022 16:52 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo mengungkapkan orientasi publik terhadap Indonesia sangat positif. Hal ini tampak dari hasil survei nasional SMRC pada Juni 2022 yang menunjukkan 95,6% responden merasa bangga menjadi orang Indonesia.

Selain itu, survei Gallup Poll mengungkapkan 75,4% masyarakat Indonesia berjiwa patriot tinggi dan bersedia ikut berperang mempertahankan negara. Kendati demikian, Bamsoet mengingatkan masyarakat untuk tidak cepat berpuas diri dengan hasil tersebut.

"Hasil survei tersebut bukan berarti kita boleh berpuas diri, mengingat pekerjaan rumah kebangsaan masih banyak yang belum selesai. Karena survei SMRC juga mengisyaratkan bahwa dari tingkat yang paling elementer, pengetahuan dasar masyarakat tentang Pancasila masih belum optimal, dengan skor 64,6 atau dalam kategori 'sedang'," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).

"Hasil survei tersebut juga mengungkap bahwa komitmen publik terhadap nilai-nilai Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa juga diklasifikasikan dalam kategori 'sedang-sedang saja'," sambungnya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus pembukaan Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, NTB. Ketua MPR RI ini menjelaskan kehidupan kebangsaan dihadapkan dengan berbagai paradigma yang menjadi antithesis dari nilai-nilai luhur Pancasila. Ia menyebut dalam realitas sosial, upaya merongrong Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, khususnya melalui radikalisme masih dapat dirasakan.

Tak hanya itu, Bamsoet mengatakan hingga kini masih ada perilaku korup yang terus merusak sendi-sendi pembangunan negara. Serta, banyaknya persoalan penegakan hukum berkeadilan yang masih lemah.

"Terkait radikalisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 masih di kisaran 12%, yang mayoritasnya didominasi generasi muda. BNPT juga mencatat konten keagamaan yang tersebar di dunia maya, sekitar 67,7% di antaranya terindikasi bernuansa intoleran dan radikal, yang berpotensi menimbulkan disharmoni dan mereduksi spirit persatuan dan kesatuan bangsa," urainya.

Terkait perilaku korup, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan laporan Transparency International Indonesia pada 25 Januari 2022 memperlihatkan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia memperoleh skor 38, di bawah rata-rata IPK global yakni 43. Dengan skor IPK tersebut, Indonesia menempati posisi ke-96 dari 180 negara yang disurvei.

"Terkait penegakan hukum yang berkeadilan, berdasarkan hasil survei Indikator pada Agustus 2022, sekitar 37,7% responden menilai kondisi penegakan hukum saat ini berada dalam kondisi 'buruk', bahkan 8,1% diantaranya menilai 'sangat buruk'. Angka ini lebih tinggi dibandingkan persepsi publik yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, sekitar 25%," jelas Bamsoet.

Bamsoet menambahkan dalam waktu dekat bangsa Indonesia juga akan dihadapkan pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia mengimbau para kader Pemuda Pancasila yang maju untuk terus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sehingga dapat berjalan damai tanpa memicu perpecahan.

"Satu hal yang harus senantiasa diingat, dalam memenangkan saudara seperjuangan, setiap kader Pemuda Pancasila harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga Pemilu dan Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat bisa berjalan aman dan damai, tidak berujung pada perpecahan bangsa. Karena itu, setiap kader Pemuda Pancasila harus menjadi teladan, yang mampu menjaga masyarakat dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan memperkeruh keadaan," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dan Anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal, yang keduanya juga menjabat Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila.

Lalu, Wakapolda NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan, Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Sudarwo Aris Nurcahyo, Wakil Kepala Kejati NTB Enen Saribanon, mantan Wakapolda Aceh Brigjen Pol (purn) Agus Kurniady Sutisna serta Ketua IMI NTB dr. Lalu Herman Mahaputra.

Hadir pula pengurus harian MPN Pemuda Pancasila, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Ridwan, Bidang Dana, Sarana dan Prasarana Sugeng Santoso serta Ketua Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Jawa, Bali, NTB, yang juga menjabat Ketua Caretaker MPW Pemuda Pancasila NTB Sarimaya.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT