Kongres Advokat Indonesia Akan Beri Pembinaan Hukum ke Pemilik KTA IMI

ADVERTISEMENT

Kongres Advokat Indonesia Akan Beri Pembinaan Hukum ke Pemilik KTA IMI

Atta Kharisma - detikNews
Kamis, 29 Sep 2022 16:55 WIB
Bamsoet dan Presiden KAI
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Hernanto menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara IMI dengan KAI. Melalui nota kesepahaman ini, IMI dan KAI bekerja sama memberikan pembinaan hukum terhadap program kerja IMI kepada pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) IMI.

Bamsoet mengungkapkan MoU tersebut berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani. Selain itu, MoU ini juga dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.

"IMI dan KAI juga akan menyelenggarakan penyuluhan hukum untuk para pemilik KTA IMI. Sekaligus menyelenggarakan berbagai program/kegiatan bersama yang relevan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nota kesepahaman ini semakin memberikan banyak manfaat bagi para pemilik KTA IMI, karena tidak perlu repot lagi jika menghadapi berbagai hal seputar hukum," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Hal tersebut ia sampaikan usai menandatangani MoU antara IMI dengan KAI di sela acara Indonesia Electric Motor Show (IEMS) di JCC, Jakarta, hari ini. Bamsoet juga menjelaskan MoU tersebut menjadi bukti KAI meneruskan kerja baik dan mulia, khususnya dalam mengoptimalkan peran serta kontribusi advokat demi mewujudkan Indonesia yang berkeadilan.

Bamsoet menegaskan kehadiran advokat dalam kehidupan masyarakat tidak semata-mata untuk memberikan bantuan hukum bagi klien, tapi juga memberikan kepastian hukum. Sehingga, setiap langkah yang dikerjakan senantiasa memenuhi standar operasional hukum yang berlaku.

"Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan akan selalu dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Namun dengan kemapanan, pengalaman dan sejarah panjang yang dimiliki, saya yakin KAI dan keluarga besar IMI akan mampu menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang; dan selanjutnya mentransformasikan peluang tersebut menjadi kesuksesan," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan komitmen bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi hukum telah dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan 'Negara Indonesia adalah negara hukum'.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan beberapa pasal lain dalam konstitusi Indonesia juga menegaskan keberpihakan pada penegakan prinsip negara hukum. Misalnya, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1, serta pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA (sepuluh A).

"Meskipun rujukan konstitusi tersebut sudah cukup jelas dan tegas, namun dalam implementasi dan manifestasinya, ternyata citra penegakan hukum belum sesuai dengan apa yang kita dambakan. Karena itu, dalam kerangka membangun citra hukum dan implementasinya, perlu diupayakan kerja bersama oleh segenap pemangku kepentingan, seperti yang hari ini dilakukan oleh IMI dengan KAI," pungkasnya.

Turut hadir Pengurus Pusat IMI antara lain Bendahara Umum Iwan Budi Buana, Wakil Ketua Tengku Irvan Bahran dan Rifat Sungkar, Komisi Sosial Kombes Pol Putu Putera Sadana, Hubungan Antar lembaga Andrys Ronaldi serta Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho.

Sementara dari Pengurus KAI hadir di antaranya Vice President Aldwin Rahadian, Sekretaris Umum Ibrahim, serta Ketua KAI Jakarta Rudi Kabunang. Hadir pula Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono.

(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT