Pendamping PKH di Tangerang Korupsi Bansos Divonis 2,5 Tahun Penjara

ADVERTISEMENT

Pendamping PKH di Tangerang Korupsi Bansos Divonis 2,5 Tahun Penjara

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 29 Sep 2022 15:48 WIB
Sidang vonis terdakwa pendamping PKH Tangerang (Foto: Bahtiar Rifai/Detikcom)
Sidang vonis terdakwa pendamping PKH Tangerang. (Bahtiar Rifai/detikcom)
Jakarta -

Dua pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang dinyatakan bersalah terkait korupsi pemotongan bantuan sosial ke warga tidak mampu. Pemotongan bantuan dilakukan ke warga di Kecamatan Tigaraksa selama periode 2018-2019.

Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin oleh Slamet Widodo menyatakan terdakwa pertama Asep Dede Priatna sebagai pendamping PKH divonis penjara 2 tahun 6 bulan. Selain itu, Asep dikenai denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 355 juta.

"Jika tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda disita, dalam hal tidak memiliki harta benda maka dipidana selama 2 tahun," kata Slamet dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (29/9/2022).

Terdakwa kedua adalah Yenni Novianti, yang juga pendamping PKH Tigaraksa di tahun 2018-2019. Ia divonis bersalah dan dihukum pidana penjara 2 tahun dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Ia dihukum dengan pidana tambahan uang pengganti senilai Rp 270 juta. Jika tidak membayar, harta benda miliknya disita atau dipidana 1 tahun 6 bulan.

Dalam pertimbangannya, hakim anggota Novalinda Ariati mengatakan bantuan PKH adalah program untuk warga miskin. Tabungan nasabah adalah hak anggota untuk menyimpan dan tidak boleh ada pungutan dan potongan dari pendamping.

"Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya," ujarnya.

Perbuatan terdakwa melakukan pemotongan terhadap bantuan program PKH di Tigaraksa juga dianggap sebagai hal yang memberatkan kepada terdakwa. Keduanya tidak mendukung program bantuan sosial dan merugikan masyarakat miskin, khususnya di Tigaraksa.

"Hal yang meringankan, terdakwa sopan dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak," ujarnya.

Atas vonis majelis hakim, kedua terdakwa Asep dan Yenni mengakui menerima putusan majelis hakim. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan permohonan banding.

"Menerima yang mulia," kata Asep dan Yenni yang putusannya dibacakan bergantian.

Diketahui, putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pada tuntutannya, jaksa menuntut Asep penjara 5 tahun 8 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. Ia juga dituntut dengan uang pengganti sebesar Rp 365 juta. Sedangkan terdakwa Yenni, ia dituntut 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan dan uang pengganti Rp 270 juta.

Lihat juga video 'Junimart Sindir Fadli Zon Ungkit Korupsi Bansos Kemensos saat Ramai ACT':

[Gambas:Video 20detik]



(bri/dwia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT