Sidang Tuntutan Indra Kenz di Kasus Binomo Digelar 5 Oktober

ADVERTISEMENT

Sidang Tuntutan Indra Kenz di Kasus Binomo Digelar 5 Oktober

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 22:02 WIB
Sidang Indra Kenz
Indra Kenz (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz akan menjalani sidang tuntutan kasus investasi bodong aplikasi Binomo pada 5 Oktober mendatang. Hakim memberi waktu jaksa untuk menyusun tuntutan selama satu pekan.

Mulanya, jaksa penuntut umum meminta kepada hakim untuk menyusun tuntutan selama 2 pekan. Namun majelis hakim tidak menyetujuinya.

"Jadi untuk tuntutan waktunya dua minggu Yang Mulia," kata jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang, Rabu (28/9/2022).

"Tidak bisa. Satu minggu," tegas hakim ketua Rahman Rajagukguk.

Hakim ketua Rahman kemudian memberi waktu satu pekan untuk jaksa menyusun tuntutan. Sidang ditunda dan akan kembali digelar 5 Oktober mendatang.

"Tanggal 5 Oktober tuntutan," ujar hakim Rahman.

Indra Kenz Didakwa Judi Online, Hoax dan TPPU

Diketahui dalam kasus ini, Indra Kenz didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan atau perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indra Kenz didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo.

"Terdakwa Indra Kenz dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa," kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Jumat (12/8).

Indra Kenz dalam kasus ini didakwa pasal berlapis. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(whn/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT