Ikuti Arahan Jokowi, Pemprov DKI Anggarkan Mobil Dinas Listrik Tahun Depan

ADVERTISEMENT

Ikuti Arahan Jokowi, Pemprov DKI Anggarkan Mobil Dinas Listrik Tahun Depan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 20:41 WIB
Pemprov DKI Jakarta meninjau ketersediaan pangan selama lebaran di Pasar Senen, Jakpus. Sekda DKI Jakarta, Marullah, menyebut ketersediaan dan harga sembako aman. (Anggi M/detikcom)
Marullah (Anggi M/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran pengadaan mobil dinas listrik tahun depan. Sekretaris DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022.

"Kita akan ikut dengan kebijakan penggunaan mobil listrik atau kendaraan yang berbahan bakar nonfosil. Saya kira itu akan sangat bagus sekali," kata Marullah Matali di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Marullah menuturkan, prinsipnya Pemprov DKI akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kendati begitu, dia mengakui pengadaan mobil dinas berbasis listrik belum bisa dilakukan pada tahun ini.

"Tahun 2022 belum rasanya, mudah-mudahan pada tahun berikutnya (2023)," ujarnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu menjelaskan, nantinya pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas akan didiskusikan bersama anggota Dewan dalam pembahasan APBD 2023.

"Tentu kita akan sampaikan di rancangan anggaran tahun 2023, nanti kita lihat, kita diskusikan sama-sama dengan DPRD," jawabnya.

Di samping itu, pihaknya juga mempertimbangkan opsi lain di samping pengadaan mobil baru, yakni modifikasi mesin menjadi berbasis listrik. Kendati begitu, dia menekankan seluruh opsi masih dalam pembahasan.

"Itu 2 pilihan, saya kira ada 2 pilihan. Boleh jadi ada yang mau ambil memodifikasi, ada yang memilih pengadaan baru tergantung dari budget masing-masing. Nanti kita lihat ya," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, permintaan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Seperti dikutip detikcom, Kamis (15/9), dalam Inpres ini dipaparkan, dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, memberikan instruksi kepada para menteri hingga gubernur dan bupati.

Kemudian pada bagian pertama tertulis, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggantikan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah saat ini.

Di bagian kedua, presiden memberikan arahan khusus kepada sejumlah menteri. Salah satunya bagian kedua angka 1, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk (a) melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini, (b) melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan (c) melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

"Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi bagian ketiga.

Pada bagian keempat disebutkan, pengadaan kendaraan bermotor berbasis listrik ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi bagian kelima.

Inpres ini berlaku pada tanggal dikeluarkan. Inpres ini dikeluarkan pada 13 September 2022 dan diteken Presiden Jokowi.

Simak juga Video: Bensin Mahal? Nih Daftar Harga Mobil Listrik Terbaru

[Gambas:Video 20detik]




(taa/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT