Kejagung Minta KPK Ikut Kawal Sidang Kasus Pencucian Uang Indosurya

ADVERTISEMENT

Kejagung Minta KPK Ikut Kawal Sidang Kasus Pencucian Uang Indosurya

Wildan Noviansah - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 19:56 WIB
Jakarta -

Kasus perkara tindak pidana pencucian uang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya telah disidangkan di PN Jakarta Barat. Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta KPK ikut mengawal persidangan perkara tersebut.

"Bahkan untuk Indosurya kami minta bantuan dari KPK untuk mengikuti perkembangan persidangan perkara ini," kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9/2022).

Fadil mengatakan hal ini dilakukan untuk menjamin pengusutan perkara secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Supaya proses yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan secara yuridis sudah dibuat sesuai ketentuan hukum pidana," ujarnya.

Sebagai informasi, dua tersangka dalam kasus ini yakni Henry Surya dan Junie Indira, telah disidangkan di PN Jakarta Barat. Keduanya didakwa melanggar UU Perbankan dan UU TPPU.

"Kami sangkakan Pasal 46 UU Perbankan, ancaman pidana 15 tahun dan kami kumulatifkan dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ancaman sampai 20 tahun," kata Jampidum Fadil Zumhana.

Sementara satu tersangka bernama Suwito Ayub belum disidangkan dan dilimpahkan ke pengadilan karena statusnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Fadil menegaskan komitmen Kejagung untuk melindungi korban KSP Indosurya. KSP Indosurya diduga mengumpulkan uang ilegal yang mencapai Rp 106 triliun.

"Bahwa jaksa melindungi korban, korbannya kurang lebih 23 ribu orang korban kerugian yang berdasarkan LHA PPATK Indosurya mengumpulkan dana secara ilegal sebanyak 106 triliun," ujar Fadil.

Dia menjelaskan, proses penuntutan kasus KSP Indosurya sempat tersendat. Menurut Fadil, Kejagung terus berupaya menyelamatkan uang korban.

"Bahwa dulu proses prapenuntutan agak tersendat, karena kami berupaya bagaimana kerugian korban bisa kami selamatkan sehingga berdasarkan berkas perkasa bisa disita Rp 2,5 triliun dari SPDP Rp 192 miliar," ujar Fadil.

(knv/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT