Pengusaha Korban Lapindo Ngadu ke MPR, Harap Ganti Rugi Segera Tuntas

ADVERTISEMENT

Pengusaha Korban Lapindo Ngadu ke MPR, Harap Ganti Rugi Segera Tuntas

Erika Dyah - detikNews
Selasa, 27 Sep 2022 21:10 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menerima kedatangan Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD. Dalam pertemuan ini, para pengusaha menyampaikan aspirasi agar kerugian yang telah dialami dapat diganti dan dibayar sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Usai mendengar keluhan dan perasaan para pengusaha, Yandri mengatakan para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi yang penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Sebab mereka membayar pajak, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan efek-efek ekonomi di sekitar pabrik. Sayangnya, bencana luapan lumpur Lapindo menurutnya bukan keinginan semua.

Soal ganti rugi, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan ada pihak-pihak yang sudah menerima penyelesaian ganti rugi. Namun, perihal ini masih belum tuntas di kelompok pengusaha.

"Negara harus melihat masalah ini, siapapun yang terdampak, semua harus diselesaikan, termasuk dari kalangan pengusaha," ungkap Yandri dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).

Alumni Universitas Bengkulu ini pun meminta Presiden Joko Widodo serta pemerintah segera menyelesaikan masalah yang ada. Ia berharap para pengusaha juga bisa berkirim surat resmi kepada Presiden.

"Hampir 17 tahun masalah ganti rugi kepada pengusaha belum selesai," ucap Yandri.

"Saya harap Presiden menerima mereka," tambahnya.

Yandri meyakini para pengusaha ini merupakan warga negara yang baik. Ia mengatakan bila nantinya Presiden sudi menerima para pengusaha korban lumpur Lapindo, akan ada solusi terbaik bagi permasalahan ini.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan isu ganti rugi lumpur Lapindo yang selama ini berlarut-larut pun akan tuntas jika masalah ini selesai. Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan banyak skema untuk membayar ganti rugi kepada pengusaha. Baik itu dari APBN atau dari pos anggaran lainnya.

"Saya kira pemerintah punya skema," ujarnya.

Menurutnya, bila pemerintah telah membayar ganti rugi maka aset-aset tersebut nantinya akan menjadi milik pemerintah dan dapat dijadikan sumber kekayaan negara. Sehingga, negara tidak akan rugi jika hadir untuk menyelesaikan tagihan yang jumlahnya kurang lebih mencapai Rp 800 miliar.

Ia pun menilai jika masalah ini selesai, kerja Presiden Joko Widodo yang kurang lebih tinggal 2 tahun lagi akan berakhir dengan paripurna.

"Jangan sampai dua kali periode masa jabatan Joko Widodo dan berganti ke Presiden yang baru, masalah lumpur Lapindo belum selesai," tegasnya.

Untuk itu, Yandri memohon pemerintah agar memperhatikan nasib para pengusaha korban lumpur Lapindo. Ia pun berharap ke depannya Presiden bisa menerima para pengusaha di Istana agar mereka bisa menyampaikan persoalan sesungguhnya.

"Mereka sudah menyampaikan haknya kepada berbagai pihak," pungkasnya.

Sebagai informasi, para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo datang dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengadukan nasibnya. Diketahui, dampak bencana luapan lumpur yang terjadi sejak 26 Mei 2006 telah menenggelamkan tempat usaha, pabrik, hingga membuat mereka kehilangan aset dan usaha. Bahkan saat ini mereka belum menerima ganti rugi.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT