Jokowi Kecewa Pemberantasan Korupsi Kerap Gembos di MA, KPK Bilang Begini

ADVERTISEMENT

Jokowi Kecewa Pemberantasan Korupsi Kerap Gembos di MA, KPK Bilang Begini

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 27 Sep 2022 14:25 WIB
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi-detikcom)
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (Hanafi/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md mereformasi hukum di Indonesia buntut kecewa Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan perkara. KPK turut menanggapi kekecewaan Jokowi tersebut.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi selain penindakan pihak-pihak yang koruptif. Menurut Ali, langkah-langkah preventif bakal terus diupayakan KPK untuk mencegah korupsi.

"KPK tentu akan menindaklanjutinya tidak hanya pada aspek penindakannya saja. Namun juga akan melakukan analisis untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah serta edukatif guna memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya stakeholder terkait, sehingga modus korupsi serupa tidak kembali terjadi di masa-masa mendatang," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

Ali mengatakan KPK telah melakukan upaya pendekatan preventif lewat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dia mengungkap adanya tiga tantangan yang ditemukan KPK dalam upaya penegakan hukum tersebut.

Pertama, Ali mengungkapkan koordinasi antaraparat penegak hukum (APH) tidak berlangsung secara optimal. Khususnya dalam pertukaran informasi dan data lintas penegak hukum.

"Hal ini menjadi sangat relevan terkait dengan titik rawan korupsi pada pengurusan perkara ini. Karena jika data tersebut dapat diakses antar-APH, tentu akan mengurangi potensi risiko korupsi, karena bisa saling mengawasi," ucap Ali.

Kemudian, KPK juga menemukan masih adanya penyelewengan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam memberikan edukasi pencegahan korupsi kepada pemangku kepentingan.

Ali mengatakan lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal juga menjadi salah satu tantangan. Sebab, kata dia, OTT Hakim Agung Sudrajad menjadi salah satu peringatan agar pengawas peradilan dapat bekerja sesuai hukum.

"Adanya tangkap tangan ini kemudian juga menjadi alert bagi institusi pengawas peradilan, untuk memastikan proses-proses peradilan bisa betul-betul mempedomani prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Sehingga penegakan hukum itu sendiri bisa jauh dari praktik-praktik permufakatan jahat dan korupsi," ujarnya.

Menurut Ali, KPK juga mengungkap belum meratanya kualitas keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik. Dia berharap penanganan perkara dapat dibuka dan diakses oleh masyarakat.

"Jika proses penanganan suatu perkara dibuka dan dapat diakses oleh publik, hal ini akan sangat membantu pada aspek pengawasannya. Sehingga APH akan terawasi, kemudian meminimalisasi terjadinya penyelewengan," ujarnya.

Simak juga video 'Hakim Agung Sudrajad Tersangka Suap, Jokowi: Reformasi Hukum Kita':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT