LSM Buru Anggota DPR Teken Pakta Anti Suap & Korupsi

Jakarta - Agar tidak sekadar lips service, anggota DPR diminta meneken Pakta Integritas. Isinya antara lain bersedia proaktif mencegah korupsi dan praktek suap di DPR. Berani terima tantangan?Pakta Integritas ini diusung oleh Masyarakat Transparansi Internasional (MTI), Tranparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Procurement Watch (IPW).Perwakilan LSM melakukan 'gerilya' dan menyodorkan pakta ini kepada anggota dewan. Salah satu anggota DPR yang bersedia meneken adalah Slamet Effendi Yusuf, yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR.Slamet pun membubuhkan tanda tangannya disertai materai Rp 6.000 dalam Pakta Integritas yang berbentuk mirip sertifikat.Pakta itu berisi 6 poin. Pertama, bersedia menggunakan segala potensi yang miliki untuk secara proaktif mencegah terjadinya korupsi dan praktek suap di lingkungan DPR. Kedua, bertekad melaksanakan modul Pakta Integritas yang menyertai penandatanganan piagam Pakta Integritas ini.Ketiga, mengajak anggota DPR untuk menandatangani piagam Pakta Integritas dan melaksanakan kode etik DPR. Keempat, mendorong adanya Forum Pemantau Independen (FPI) dari masyarakat untuk membantu keberhasilan Pakta Integritas di DPR.Kelima, melindungi saksi yang menyampaikan penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkunan DPR. Keenam, jika melanggar bersesia menanggung segala konsekuensinya."Gerakan ini perlu didukung. Memang di kode etik ada, tetapi ini penegasan. Ini akan menggelinding ke anggota DPR lain sehingga lembaga ini akan mengedepankan etika anggota dewan," kata politisi asal Partai Golkar ini.Pakta Integritas itu lantas diserahkan ke Slamet berikut buku modulnya.Ai Mulyadi Mamoer dari TII berharap semua anggota DPR bersedia menandatangi pakta ini."Saya berharap pribadi Pak Slamet yang juga ketua BK bisa mempengaruhi anggota lainnya untuk menandatangani pakta ini. Kita akan menandatangani satu per satu anggota DPR yang lain. Selain Pak Slamet, Ibu Nursyahbani juga telah bersedia," kata Ai. (aan/)