Harap Jokowi Bisa Nyawapres, Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu ke MK!

ADVERTISEMENT

Harap Jokowi Bisa Nyawapres, Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu ke MK!

Andi Saputra - detikNews
Senin, 26 Sep 2022 16:34 WIB
Prabowo dan Jokowi saling memberikan salam mengatupkan tangan lalu membungkukan dada. Jokowi dan Prabowo juga terlihat saling memberikan hormat, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (2/5/2022).
Jokowi-Prabowo (Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekber meminta UU Pemilu ditafsirkan menjadi Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Dengan adanya ketentuan yang ada di dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah presiden yang sudah menduduki masa jabatan presiden selama dua masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda, yaitu wakil presiden di periode selanjutnya?" demikian argumen Sekber yang dilansir website MK, Senin (26/9/2022).

"Terkait hal ini, membuat pemohon membutuhkan kepastian apakah presiden yang telah menjabat dua periode dapat maju lagi tetapi sebagai wakil presiden," tegas pemohon.

Pasal 169 huruf n berbunyi:

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

"Ini menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945 karena bisa saja pasangan yang telah duduk sebagai presiden maupun wakil presiden telah dua kali menjabat di posisi tersebut walaupun dengan pasangan yang berbeda. Hal ini hanya memfokuskan pada berapa kali calon presiden maupun wakil presiden terpilih. Sebab, apabila mengacu pada Pasal 169 huruf n, jelas melanggar konstitusi, yaitu UUD 1945," urainya.

Adapun Pasal 7 UUD 1945 berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 x masa jabatan.

Menurut pemohon, pasal di atas membawa pengaruh yang buruk bagi rakyat. Karena, apabila dilihat dari konsepnya, pasal itu dinilai akan berdampak pada program-program kerja yang telah dibuat oleh presiden dan wakil presiden. Pemohon menilai hal ini jelas sangat-sangat berdampak bagi masyarakat karena kalau mengikuti Pasal 169 huruf n jelas presiden atau wakil presiden wajib hanya 2 (dua) periode, baik itu berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ini sangat berdampak sebab program-program kerja yang dibuat Presiden dan Wakil Presiden.

"Dengan dikeluarkannya statement dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa presiden dua periode tak dilarang maju cawapres, hal ini menandakan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengandung larangan untuk presiden dua periode maju menjadi wakil presiden karena di dalam UUD tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit," bebernya.

Berikut petitum pemohon:

Menyatakan frasa "Presiden atau Wakil Presiden" pada Pasal 169 Huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945 (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai "Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sama dalam satu masa jabatan yang sama".

Menyatakan frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama pada jabatan yang sama" Pasal 169 Huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945 (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai "berturut-turut".

Memerintahkan untuk memuat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan PEMOHON untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu MK memberikan klarifikasi soal pernyataan presiden 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden (cawpares) yang ramai di media massa. Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga/putusan MK.

"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," demikian siaran pers Humas MK.

Pernyataan tersebut merupakan respons atas jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chat WA, bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu.

"Di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar/akademisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin, baik bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui chat WA, atau sambungan telepon, guna mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Umumnya, wartawan ingin mendapatkan tambahan informasi, pemahaman, atau perspektif berbeda guna memperkaya sudut pandang, tidak untuk keperluan pemberitaan," ujarnya.

Lihat Video: Partai Buruh Gugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT