Mencuat Kekhawatiran Kala 'Wakil Tuhan' Terjerat Dugaan Rasuah

ADVERTISEMENT

Mencuat Kekhawatiran Kala 'Wakil Tuhan' Terjerat Dugaan Rasuah

Nahda Utami, Azhar Bagas Ramadhan, M Hanafi Aryan - detikNews
Minggu, 25 Sep 2022 08:49 WIB
KPK menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Jumat (23/9/2022).
Hakim Agung Sudrajad Dimyati (pakai rompi tahanan oranye)/(Foto: Grandyos Zafna-detikcom)
Jakarta -

Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dugaan rasuah yang menjerat 'Wakil Tuhan' ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter Kaban mengaku khawatir dengan kasus ini. Dia menyebut ada kemungkinan masih banyak praktik korupsi di lembaga peradilan selain kasus yang menjerat Sudrajad.

"Lemahnya proses pengawasan lembaga, baik oleh Badan Pengawas MA maupun Komisi Yudisial, semakin membuka celah terjadinya korupsi di sektor peradilan. Kondisi tersebut memungkinkan masih banyaknya oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun tidak teridentifikasi oleh penegak hukum," ujar Lalola kepada wartawan, Sabtu (24/9/2022).

Dia mengatakan kinerja MA belakangan juga sering menjadi sorotan masyarakat. Terutama, katanya, terkait vonis rendah bagi para pelaku korupsi.

"Jika dilihat beberapa tahun terakhir, kinerja MA justru mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pengenaan hukum ringan terhadap pelaku korupsi yang berulang. Berdasarkan data tren vonis yang dikeluarkan oleh ICW, tercatat pada 2021 rata-rata vonis pengadilan hanya mencapai 3 tahun 5 bulan," ujarnya.

Dia mengatakan Sudrajad merupakan sosok yang menjadi sorotan sejak proses seleksi calon Hakim Agung pada 2013. Saat itu, Sudrajad terkena isu 'lobi toilet' di DPR meski akhirnya dia dinyatakan bersih oleh MA dan Komisi Yudisial (KY).
Lalola mengatakan Sudrajad kembali ikut seleksi dan lolos pada 2014. Menurutnya, proses seleksi di DPR tidak mempertimbangkan sisi integritas.

"Setelah diperiksa oleh Komisi Yudisial, dia akhirnya gagal menjadi Hakim Agung pada 2013. Namun, setahun kemudian, dia dipilih menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa proses seleksi calon Hakim Agung tidak mengedepankan nilai-nilai integritas," katanya.

Dia berharap KPK berani mengusut tuntas kasus ini dan membersihkan lembaga peradilan dari mafia kasus. "KPK mengembangkan perkara dan menindak seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini, untuk memastikan pemberantasan mafia peradilan berjalan optimal," ucapnya.

YLBHI Khawatir Fenomena Gunung Es

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga khawatir dengan kasus ini. YLBHI menilai banyak kasus suap menyuap hingga pungli terkait peradilan dan kasus yang menjerat Sudrajad cuma puncak 'gunung es'.

"Ini merupakan sebuah potret di mana menggambarkan gunung es permasalahan dari masih tingginya praktik suap menyuap, korupsi, praktik pungli dan praktik-praktik lain dari buruknya pelayanan peradilan, ini jelas gambaran dari masih bermasalahnya upaya-upaya reformasi peradilan gitu," kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur.

Isnur mengatakan reformasi peradilan belum berhasil menghilangkan praktik suap, bahkan di MA. Dia mengatakan kasus yang menjerat Sudrajad harus disikapi secara serius oleh MA.

Isnur menyebut praktik suap pengurusan perkara sudah sering terjadi. Dia mengatakan kasus suap di lembaga peradilan membuat negara seolah tak memiliki hukum.

"Ini menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung bisa menjawab dan saya juga mendengar sebenarnya praktik suap menyuap ini terjadi di perkara-perkara lain. Jadi bagi teman-teman advokat sudah jadi rahasia umum. Hakim minta uang gitu," katanya.

"Jadi ini harus segera disikapi serius karena peradilan itu benteng terakhir pengadilan masyarakat ya. Kalau kemudian benteng pengadilan masyarakat masih seperti ini ya tidak ada hukum di negara kita," tambahnya.

Pukat UGM Anggap Kasus Sudrajad Memprihatinkan

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengaku prihatin dengan kasus yang menjerat Sudrajad Dimyati. Zaenur menyebut Sudrajad menyandang gelar 'agung' tapi malah terjerat kasus dugaan korupsi.

"Tetapi ada satu kebiasaan buruk, yaitu jual beli perkara tampaknya belum bisa bersih dari institusi MA. Setelah kita sering mendengar ada OTT para hakim di tingkat pertama maupun banding, kali ini tidak main-main, yaitu seorang hakim agung, hakim yang menyandang kata agung tetapi perilakunya sangat memprihatinkan," kata Zaenur.

Zaenur menyebut pembaruan di MA masih menyentuh kualitas pelayanan dan prasarana. Namun, katanya, pembaruan belum menyentuh sektor budaya dan perilaku para pegawainya.

"Pembaruan di Mahkamah Agung belum menyentuh aspek dasar, yaitu perubahan budaya. Memang ada beberapa hasil dari pembaruan di Mahkamah Agung, antara lain peningkatan kualitas pelayanan maupun sarana-prasarana. Pembaruan Mahkamah Agung harus menyentuh aspek mendasar, yaitu aspek perubahan budaya, aspek perubahan perilaku, dan aspek perubahan cara berpikir," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak Video: Suap Penanganan Perkara di MA Bikin Sudrajat Dimyati Berompi Oranye

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT