Menyorot Penolakan Gereja di Kota Baja

ADVERTISEMENT

Menyorot Penolakan Gereja di Kota Baja

Brillyan Vandy Yansa - detikNews
Minggu, 25 Sep 2022 06:51 WIB
Jakarta -

Ahmad Munji tengah memegang dokumen tonggak sejarah tentang tidak adanya gereja yang terbangun di wilayah Kota Cilegon. Dalam stopmap hijau yang dipegangnya, ada tiga lembar cetakan foto bertuliskan Surat Keputusan Bupati Serang tertanggal bulan maret 1975. Surat itu adalah salah satu dasar yang digunakannya serta beberapa kelompok masyarakat di Kota Cilegon untuk menolak pembangunan gereja HKBP Maranatha, 7 September 2022 lalu.

Sembari menunjuk 3 poin keputusan yang tertera dalam salah satu lembaran foto itu, Ahmad Munji Sekjen PB. Al Khairiah menjelaskan kondisi yang saat ini terjadi di Kota Baja, Cilegon.

"Cilegon ini sebenarnya sudah selesai lah. Sebenarnya kita nggak usah membahas yang terkait itu. Semua sudah selesai. Yang penting saling menghargai, kemudian kita taati apa yang menjadi pegangan di Cilegon seperti itu. Selesai. Itu akan menjadi kita sebagai keluarga besar lah. Keluarga besar yang sama-sama memajukan kota yang sama-sama kita cintai ini," ungkapnya kepada tim Sudut Pandang detikcom, Minggu (25/9).

Di tempat berbeda, Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute mengungkap hal berbeda tentang realitas sosial masyarakat Kota Cilegon. Ia mengungkap hasil risetnya yang menempatkan yang terjadi di Cilegon di nomor urut 92 dalam jajaran 100 kota paling toleran di Indonesia.

Bagi Dosen Hukum Tata Negera di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, rendahnya inklusifitas masyarakat serta regulasi pemerintah yang cenderung diskriminatif membuat Cilegon selalu berada pada posisi 10 terbawah kota paling toleran di Indonesia, dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama di lingkungan masyarakat juga dinilai Ismail sebagai salah satu indikator penentuan ranking kota toleran terbitan Setara Institute.

"Regulasi sosial isinya adalah kohesi sosial masyarakat yang diindikasikan dengan ada-tidaknya peristiwa pelanggaran agama. Kita tahu bahwa kebebasan beragama adalah hak konstitusional warga negara. Karena itu ketika itu dilanggar maka menjadi persoalan. Lalu kita juga melihat dinamika masyarakat sipil di suatu kota. Kita ukur dan kita deteksi. Itu bagian dari indikator," kata Ismail.

Ismail juga menyoroti tindakan pemerintah setempat dalam merespons gesekan sosial pada konflik pendirian rumah ibadah beberapa pekan lalu.
Kala itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian berada di tengah aksi Komite Penyelamat Kearifan Lokal yang menolak pembangunan gereja Maranatha di daerah Gerem, Cilegon. Helldy bahkan turut membubuhkan tanda tangannya ke sebuah spanduk gerakan penolakan itu.

Ahmad Munji pun membaca situasi ini sebagai kondisi yang genting. Menurutnya, jika hal ini tidak segera diredam, akan muncul percikan konflik horizontal antar masyarakat Kota Cilegon.

"Ketika Cilegon ini nanti ada masalah, akan berpengaruh ke dunia usaha, pendidikan, kemudian sektor-sektor lainnya. Kita menjaga itu. Kita menjaga itu kita melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh pendiri kita, Ki Samun. Itu yang kita laksanakan.Karena kita rugi lah pak rugi kalau kita masuk ke wilayah konflik horizontal. Rugi kita," katanya.

Sebagai salah satu pembesar ormas tertua di wilayah ini, Munji paham benar dengan latar belakang sejarah mengapa tidak ada gereja di wilayah Kota Cilegon. Ia pun mengakui bahwa setiap pemeluk agama Kristen berhak melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya. Untuk itu, Munji mengatakan bahwa biasanya warga beragama Kristen biasa beribadah di kota Serang yang jaraknya sekitar 20 kilometer dari pusat kota Cilegon.

"Ya nggak ada masalah, perayaan ya perayaan tapi kan tempatnya yang sudah disediakan oleh pemerintah kan di kota Serang kan udah ada. Ya itu masyarakat di sini toleransi terbangun, rumah ibadah juga ada di Kota Serang karena kan di Cilegon kan memang tidak ada rumah ibadah dan pemerintah sendiri kan mengarahkannya ke sana," ungkap Munji.

Perkara memobilisasi penganut agama Kristen untuk beribadah di kota tetangga pun diamini oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Penyediaan transportasi pun diklaim sebagai solusi atas tidak adanya gereja di wilayah Kota Cilegon. Helldy Agustian, sang walikota bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di wilayah Cilegon menyediakan sarana transportasi bagi warga yang ingin beribadah ke Serang.

"Umat beragama di kota Cilegon ini kalau yang tidak ada rumah ibadah di sini ya kita fasilitasi dengan KS (Krakatau Steel) dengan bus. Sudah ada bus dari Krakatau Steel untuk ke wilayah Serang ya. Kalau kekurangan bus tinggal tambah lagi 1 bus 2 bus 3 bus 5 bus gitu, kita akan fasilitasi kerjasama dengan Krakatau Steel atau industri lainnya gitu," ungkapnya.

Kebijakan lain yang menurut Helldy mencerminkan toleransi adalah penyediaan lahan pemakaman bagi seluruh antar umat beragama. Ia memaparkan bahwa di wilayah administratif Kota Cilegon ada puluhan hektar lahan pemakaman bagi setiap umat beragama. Ia menambahkan bahwa masyarakat dari luar Cilegon pun bisa menggunakan fasilitas tersebut.

"Untuk umat muslim ada 3 hektar. Kemudian umat Katolik-nya ada lima ribuan (meter persegi), lebih 5500 (meter persegi), Protestannya ada 8000 (meter persegi) tanah. Dan dari Hindu juga ada kurang lebih 3000 (meter persegi) ya. Datanya ada sama kita. Artinya bahwa makam-makam ini dipenuhi oleh berbagai agama gitu ya, bahkan yang dari Buddha beli sendiri lagi 8 hektar," tutur Helldy.

Di sisi lain, Helldy mengakui ada ketimpangan jenjang sekolah di kota Cilegon. Artinya, pendidikan masih menjadi isu yang perlu diselesaikan. Helldy mengaku sedang menggenjot program beasiswa bagi 5000 siswa. Dengan adanya peningkatan derajat pendidikan, ia berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam melihat serta menilai sebuah permasalahan.

"Ya salah satunya kan gitu. Kalau mereka punya pendidikan yang tinggi kan otomatis pasti berpengaruh pada sudut pandang dan yang lainnya dalam meningkatkan SDM," kata Helldy Agustian.

Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Munji. Dalam tataran masyarakat, pihaknya berusaha meredam dengan berbagai pola pendekatan. Ia mengakui bahwa kondisi yang sempat memanas beberapa pekan terakhir kini sudah berangsur tenang. Salah satu tindakan yang dilakukan Munji adalah dengan mengajak para warga untuk tidak lagi membahas konflik akibat niatan membangun rumah ibadah HKBP Maranatha itu.

"Upaya-upaya yang kita lakukan ini ini adalah upaya bagian dari itu. Bagian dari mengedukasi masyarakat. Supaya masyarakat itu tidak masuk ke wilayah-wilayah yang akan memecah belah kita, memecah belah kerukunan ini," kata Munji.

Sementara itu, Ismail menjelaskan bahwa perilaku pemerintah daerah, dalam hal ini Walikota Cilegon menjadi faktor utama dalam menentukan tensi di tengah masyarakat. Menurutnya, seorang pejabat publik tidak boleh membuat pernyataan yang dekonstruktif. Dengan demikian, tidak terbuka kesempatan seseorang untuk melakukan praktik persekusi.

"Saya harus katakan kalau dibandingkan dengan kota yang peringkatnya di 10 teratas, Walikotanya tidak pernah mengeluarkan pernyataan terbuka yang tidak konstruktif. Kita memperkenalkan dengan apa yang disebut dengan Condoning yaitu pernyataan pejabat publik yang berpotensi menyulut peristiwa kekerasan," pungkasnya.

(vys/ids)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT