.webp)
Meski begitu, Andi Arief pun menyerahkan persoalan Lukas Enembe kepada KPK. Dia juga mengingatkan bahwa Mahfud pernah tegas terkait hukuman mati terhadap pelaku korupsi bansos tapi tidak terlaksana sampai saat ini.
"Termasuk tuduhan adanya transaksi Rp 560 miliar yang disebut ke kasino. Masyarakat menanti proses pembuktian dan hukumnya. Kalau ada keraguan pada Pak Mahfud itu semata masyarakat masih ingat statemen yang awalnya tegas akan hukum mati korupsi bansos jaman pandemi, tiba-tiba karena yang melakukan dari partai berkuasa, langsung melempem. Bukankah itu karena politik?" tuturnya.
Dia juga menuntut agar KPK segera menangkap Harun Masiku. Dia yakin Mahfud juga tahu keberadaan Harun Masiku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendukung KPK dan Pak Mahfud. Namun prinsip keadilan harus jadi pegangan dalam berantas korupsi. Kami yakin seyakin-yakinnya Pak Mahfud dan KPK tahu di mana keberadaan Harun Masiku. Tuntutan menangkap Harun Masiku sudah menjadi tuntutan rakyat Indonesia," tambahnya.
Mahfud Kesal soal Dana Otsus
Sebelumnya, Mahfud Md menyampaikan pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk Papua sebesar Rp 1.000 Triliun. Dana tersebut diberikan sejak dimulainya otonomi khusus atau otsus Papua pada 2001.
"Saat wartawan bertanya sudah berapa banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua, saya jawab bahwa sejak Otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari Rp 1.000 Triliun dana dari pusat untuk Papua, dan di era Lukas sudah mencapai Rp 500 T lebih. Sekali lagi, yang saya sebutkan sejak era otsus," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9).
Mahfud menjelaskan dana Rp 1.000 Triliun lebih itu terdiri atas empat sumber. Mulai dari dana otsus hingga dana belanja Kementerian/Lembaga.
"Kenapa Rp 1000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja K/L, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD. Jadi total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001," ujarnya.
Mahfud menyebut sebagian dari dana yang telah digelontorkan dikorupsi. Dia mengatakan akibat dana dikorupsi, berdampak pada kesejahteraan rakyat Papua.
"Sudah lebih dari Rp 1.000 T yang karena sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan saudara-saudara kita orang Papua," imbuhnya.
(maa/idh)
