ADVERTISEMENT

KPK Minta MA Rotasi Rutin Pegawai Agar Tak Sempat Bikin Jaringan Urus Perkara

Nahda Utami, M Hanafi Aryan - detikNews
Jumat, 23 Sep 2022 17:31 WIB
Jakarta -

KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati serta sejumlah pegawai di Mahkamah Agung (MA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. KPK meminta MA melakukan rotasi rutin terhadap para pegawai demi mencegah suap.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata awalnya bicara soal dugaan suap yang menjerat Sudrajad Dimyati turut diduga melibatkan pegawai di Kepaniteraan MA. Menurutnya, hal itu dipicu para pegawai sudah lama bekerja di MA sehingga punya jejaring mengurus perkara dengan para pengacara.

"Kalau dilihat dari modus operandi perkara saat ini, ini melibatkan pegawai dan panitera. Saya membayangkan pegawai-pegawai tersebut sudah lama ada di MA," kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022).

Dia menyarankan agar para pegawai di MA dirotasi secara rutin. Menurutnya, hal itu penting untuk mencegah para pegawai membuat jaringan untuk mengurus perkara.

"Barangkali ada baiknya kalau ada rotasi atau mutasi di pegawai-pegawai yang sudah lama berada di MA. Bisa jadi, karena mereka sudah lama, mereka sudah begitu mengenal modus-modus atau mengenal pengacara-pengacaranya. Ini harus diputus mata rantai itu dengan rotasi dan mutasi pegawai secara rutin, mungkin dua atau tiga tahun, sehingga dia tidak sempat membangun jaringan di dalam," ujarnya.

"Jadi jangan hakim saja, jadi termasuk panitera. Karena umumnya pengacara itu lewat panitera kedekatannya dari beberapa kasus yang ditangani KPK," sambung Alexander.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Jakarta dan Semarang. KPK kemudian melakukan gelar perkara. Setelah itu, KPK mengumumkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Dimyati.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan mengungkapkan kasus tersebut diawali dengan adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES).

"Saat proses persidangan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung," kata Firli dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (23/9).

Pada 2022, Heryanto dan Ivan Dwi melakukan pengajuan kasasi dengan masih mempercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini, diduga Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan Majelis Hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan Yosep dan Eko.

"Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES yaitu DY (Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) dengan adanya pemberian sejumlah uang," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT