.webp)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-PKS Khoirudin menilai Jakarta siap menjadi kota ekonomi setelah tak lagi menyandang ibu kota negara (IKN). Hal itu merujuk materi yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyatakan Jakarta siap menjadi pusat ekonomi dan bisnis setelah ibu kota negara (IKN) resmi pindah ke Kalimantan Timur.
Khoirudin menyebut hal itu berdasarkan materi yang diberikan oleh Kemendagri saat bimbingan teknis (bimtek) ketiga 2022.
"Bimtek kali ini sangat spesial karena membahas tentang Jakarta pasca-ada UU (Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dua tahun setelah IKN ditandatangani, ibu kota pindah ke Kalimantan Timur," kata Khoirudin dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta menjadi yang tertinggi. Karena itu, dia yakin Jakarta memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kekhususan Jakarta sebagai kota ekonomi.
"Artinya SDM kita sudah siap untuk menjadi kota khusus ekonomi. Hal ini juga karena Jakarta memang sudah menjadi pusat ekonomi sebelum merdeka," ujarnya.
Khoirudin berharap, dengan Jakarta memiliki kekhususan dan menjadi kota ekonomi, pendapatan asli daerah tidak menurun sekalipun Jakarta sudah tidak menyandang status ibu kota.
Baca juga: Wilayah Sekitar IKN Mulai Dilirik Pengembang |
"Dampaknya akan sangat besar pada penghasilan daerah kita. Ini juga bisa meningkatkan pembangunan buat Jakarta," tandasnya.
Sementara itu, analisis hukum Kemendagri Alpin Rahman mengungkapkan wacana tersebut muncul setelah sejumlah pakar melakukan kajian dan studi banding ke beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kotanya.
"Itu contoh negara maju yang dari pusat pemerintahnya dipindahkan, maka daerah yang lama biasanya dijadikan daerah ekonomi-bisnis, contohnya di Amerika. Ketika pusat pemerintahan dari New York ke Washington, New York menjadi daerah ekonomi," jelasnya.
Namun Alpin menegaskan hal tersebut masih berupa wacana, dan pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam lagi bersama sejumlah instansi pemerintahan lainnya, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.
"Kalau secara SDM, kita nilai sudah cukup maju. Kita melihat global semua pesat di Jakarta. Tapi ini masih butuh kajian dahulu. Waktu yang baru beberapa bulan kita lakukan, maka kajiannya belum komprehensif. Saat ini kami masih mengumpulkan pendapat riset dari akademisi pakar," tandasnya.
Simak Video 'Datangi Titik Nol IKN, Menteri Hadi Cek Pembangunan Detail Tata Ruang':
