Penduduk Miskin di Sumsel Bakal Punya Dokter Keluarga

Palembang - Kaum the have punya dokter pribadi, itu sih sudah lazim. Di Sumatera Selatan (Sumsel), setiap penduduk miskin akan mendapatkan pelayanan seorang dokter keluarga. Ini baru top!Program ini terkait terpilihnya Sumsel sebagai daerah proyek percontohan dokter keluarga. Hal ini didukung Pemprov Sumsel.Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Farid Anfasa Moeloek di lobi Hotel Aston, Jalan POM IX Palembang, Kamis (6/7/2006)."Sumsel menjadi proyek pertama karena didukung oleh pemerintahnya. Bahkan Pemprov Sumsel juga sudah punya perdanya," kata Farid.Saat ini yang masih menjadi kendala adalah persoalan biaya, dan dana pemerintah yang bisa disubsidi kepada masyarakat miskin."Diharapkan orang miskin punya dokter keluarga. Tidak hanya orang miskin, nantinya setiap orang juga akan punya satu dokter keluarga," katanya.Ditanya tentang jumlah masyarakat miskin yang akan mendapat fasilitas dokter keluarga, Farid menjelaskan, saat ini IDI belum mempunyai data yang signifikan. "Untuk Sumsel kita harus hitung dulu berapa jumlah orang miskinnya," kata dia.Mengenai kesiapan dokter, lanjutnya, IDI akan melatih para dokter yang akan menjadi dokter keluarga. Seperti manajemen pelayanan dan perawatan. "Untuk saat ini skala perbandingan pelayanan, satu dokter untuk 2.500 pasien. Dan saya rasa itu mencukupi," katanya.Mengenai pembiayaan, masyarakat miskin sudah memiliki kartu asuransi kesehatan (askes). "Para dokter nantinya tinggal mengklaim lewat kartu tersebut," jelas Farid.Askes DisepelekanSementara Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Syahrul Muhammad mengatakan, dokter keluarga tidak akan menyepelekan pasien pemegang kartu askes keluarga miskin. Karena sistem pendidikan di fakultas kedokteran di sejumlah universitas sudah mengarah pada pelayanan dokter keluarga."Ini program pemerintah yang harus diamankan dan dokter tidak akan menolak kebijakan itu," katanya.Menurut Syahrul, Pemprov Sumsel sudah menyediakan dana kurang dari Rp 1 miliar dalam APBD untuk menjalankan program dokter keluarga. Progaram dokter keluarga itu seharusnya sudah berjalan tahun 2006 sesuai dengan Peraturan Pemerintah 7/2006 tentang rencana pengelolaan kesehatan jangka menengah untuk Indonesia. Salah satu itemnya, pengelolaan kesehatan untuk perorangan."Jadi setiap orang diharapkan mendapat pelayanan pengobatan. Sistemnya dokter keluarga," kata Syahrul.Syahrul menjelaskan, program dokter keluarga adalah salah satu upaya mendukung Sumsel Sehat 2008. Dengan dokter keluarga diharapkan kesehatan masyarakat dapat dilayani oleh satu orang yang memahami pola dan perilaku kehidupan pasien tersebut."Bagaimana pola hidup mereka, itu jadi tangggung jawab dokter keluarga," katanya.Mengenai sistem pembayaran dokter keluarga, pemerintah sudah mengeluarkan kartu kesehatan bagi keluarga miskin. "Saat ini kita masih melakukan sosialisasi dan pengertian kepada para dokter. Responsnya cukup baik," kata Syahrul. (sss/)