Kapolri: Pengamanan Objek Vital Bagian dari Investasi

Pekanbaru - Peningkatan pengamanan terhadap objek vital Migas selaku aset negara harus segera ditingkatkan. Karena itu, pihak perusahaan diminta tidak menganggap pengamanan sebagai biaya produksi melainkan sebagai investasi. Hal itu termaktub dalam sambutan tertutilis Kapolri Jenderal Sutanto dalam pelatihan pengamanan objek vital, Kamis (6/07/2006) di Kompleks Perkantoran Chevron Pacific Indonesia (CPI) Rumbai, Pekanbaru. Sambutan Kapolri itu dibacakan Wakapolri Komjen Adang Daradjatun. Kapolri menjelaskan, program pelatihan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesiapan pengamanan objek vital secara internal di lingkungan perusahaan Migas di Riau. Ancaman terhadap objek vital dari tahun ke tahun semakin kompleks. "Karena itu penanggulangan ancaman tersebut tidak lagi mengandalkan kuantitas manusia. Namun harus menitikberatkan pada sistem pengamanan mengandalkan perangkat elektronik yang canggih," kata Kapolri. Dengan sistem tersebut, lanjutnya, dimungkinkan dapat mengurangi tingkat gangguan keamanan sekaligus mengurangi jumlah kwantitas pengamanan. Memang untuk mengarah ke sistem tersebut, bukan hal yang mudah. "Karena itu perusahaan diharapkan tidak menjadikan sistem pengamanan sebagai beban cost produksi. Tetapi, pihak perusahaan harus melihat sistem pengamanan sebagai investasi," katanya. Kepolisian hanya bertindak dan bertugas sebagai koordinasi berbagai kewajiban dalam pengamanan objek vital. Polisi hanya bertugas memberikan pelatihan sumber daya mansia dalam pengamanan internal di perusahaan. "Pelatihan pengamanan objek vital yang berlangsung di Riau ini, merupakan bentuk dari realisasi MoU pihak kepolisian RI dengan perusahaan Migas beberapa waktu lalu di Bali," kata Adang.Perusahaan Migas Bukan Murni SwastaSedangkan Kepala Operasi Perwakilan BP-Migas Sumbagut, Djoko Sudiro kepada detikcom, menjelaskan, pengamanan terhadap objek vital memang harus segera ditingkatkan. Ini mengingat penurunan produksi Migas secara nasional saat ini, bukan lagi disebabkan faktor alami. Namun indikasi penurunan produksi minyak bisa disebabkan faktor keamanan yang tidak maksimal. "Karena itu kami selalu mengingatkan kepada perusahaan Migas, bila terjadi gejolak dari masyarakat dalam skala kecil di lingkungan kerjanya, harus segara diselesaikan secara baik. Ini perlu dilakukan, sebelum timbulkan gejolak yang lebih besar, yang justru akan mempengaruhi hasil produksi minyak kita" kata Djoko. BP-Migas Sumbagut juga mengingatkan kepada masyarakat, khususnya di Riau, bahwa perusahaan Migas bukanlah perusahaan murni swasta. Karena aset perusahaan sendiri merupakan aset negara yang harus dijaga bersama. "Ini perlu kita pahami bersama. Selama ini banyak masyarakat menilai perusahaan Migas murni perusahaan swasta. Padahal sesungguhnya perusahaan itu hanya kontraktor pemerintah. Sehingga segala asetnya merupakan milik pemerintah," kata Djoko. (asy/)