Pemkab Serang Raih Opini WTP Ke-11 Kali dari Kemenkeu

ADVERTISEMENT

Pemkab Serang Raih Opini WTP Ke-11 Kali dari Kemenkeu

Dea Duta Aulia - detikNews
Kamis, 22 Sep 2022 20:29 WIB
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah juga meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022.
Foto: Dok. Pemkab Serang
Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Tak hanya itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah juga meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Serang pada Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, hari ini.

"Syukur alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI, dan terhadap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang. Ini prestasi yang membanggakan," kata Tatu dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9/2022).

Menurutnya, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus menghadirkan laporan keuangan yang baik.

"Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang, untuk terus menyuguhkan laporan keuangan lebih baik lagi," jelasnya.

Ia menambahkan dalam akuntansi pelaporan keuangan, pihaknya berprinsip pada akuntabilitas dan transparansi. Serta penggunaan anggaran harus efisien serta efektif sehingga manfaatnya bisa terasa oleh masyarakat.

"Dua tahun lebih kita menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa akibat COVID-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras mempertahankan kinerja terbaik," jelasnya.

Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan makin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan WTP atas laporan keuangan di tahun 2022. Khusus untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen atau sekitar 500 pemda mendapatkan WTP. Untuk Pemerintah Pusat, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP.

"Mengukir prestasi pada tantangan tinggi, itu pencapaian luar biasa. Saya berharap, bukan hanya dari status opini WTP. Namun yang sangat penting, adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani berpesan penghargaan ini tidak membuat pusat dan daerah terlena. Sebab Indonesia akan dihadapi oleh tantangan yang tidak mudah bagi keuangan pusat dan daerah di masa mendatang. Serta APBN dan APBD harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.

"Terus jaga keuangan negara, APBN, APBD untuk menjadi instrumen, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat," tutupnya.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT