KPK Tepis Surat Panggilan Pimpinan DPRD Papua di Kasus Korupsi

ADVERTISEMENT

KPK Tepis Surat Panggilan Pimpinan DPRD Papua di Kasus Korupsi

M Hanafi Aryan - detikNews
Kamis, 22 Sep 2022 13:01 WIB
Ali Fikri
Foto Ali Fikri: (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Surat panggilan KPK terhadap Ketua DPRD Papua Yunus Wonda beredar. KPK pun menyatakan surat panggilan itu palsu.

"Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi beredarnya Surat Panggilan Palsu berlogo dan berstempel KPK yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).

Ali mengatakan surat palsu itu meminta pihak yang disebutkan dalam surat itu untuk menghadap KPK dan BPK. Hal itu guna diperoleh kesaksian yang bersangkutan terkait perkara dugaan korupsi.

"Surat palsu ini menyatakan kepada pihak dimaksud untuk menghadap kepada Penyidik KPK dan BPK untuk didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 2020 dimaksud," jelasnya.

Menurut Ali, surat palsu tersebut diketahui beredar di wilayah Papua. Namun, dia juga menyebut kemungkinan surat itu beredar di wilayah lain, dengan modus yang berebeda.

"Surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dengan modus-modus lainnya," tutur Ali.

Ali pun mengimbau kepada oknum yang menyalahgunakan surat palsu itu untuk segera berhenti melakukan tindakannya. Selain itu, Ali juga berharap masyarakat tidak terprovokasi dan waspada terhadap sejumlah modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.

"KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK," ucapnya.

Selain itu, Ali juga berpesan agar masyarakat yang menemukan atau mengetahui oknum yang mengaku sebagai pegawai atau bagian dari KPK yang melakukan tindakan kriminal untuk segera melaporkannya ke Call Center KPK 198 atau kepada aparat penegak hukum terdekat.

Surat Panggilan yang Beredar

Diketahui, dalam dokumen yang diterima detikcom, surat tersebut berjudul Surat Panggilan Nomor SPG/46 /DIK.01/00/23/09/2022. Surat itu memanggil Yunus Wonda selaku Pimpinan Ketua DPRD Papua.

Pada surat itu disebutkan bahwa Yunus Wonda dipanggil untuk menghadap penyidik KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Disebutkan bahwa Yunus bakal menjalani pemeriksaan pada Jumat 23 September mendatang.

Selain itu, tertulis bahwa penyidik KPK bakal meminta keterangan dan kesaksian Yunus terkait penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 2020. Serta, disebutkan bahwa Yunus diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Surat itu ditandatangani pada tangal 21 September 2022 oleh "Deputi Bidang Penindakan Direktur Penyidikan selaku Penyidik bernama Muh Ridwan". Dokumen itu dilengkapi dengan stempel KPK.

Simak juga video 'Kala Papua Memanas Usai Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT