Kembali ke UUD 45, Aneh!

Jakarta - Wacana kembali ke UUD 1945 murni yang dilontarkan Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto dan Gus Dur cs merupakan kemunduran. Bila dipenuhi, maka implikasinya Indonesia kembali ke era pemerintahan otoriter."Pernyataan Tyasno adalah sesuatu yang aneh. Kalau kita gunakan UUD '45 murni, hasilnya pemerintahan Orde Baru itu. Mau kita kembali ke situ?" kata Gubernur Lemhannas, Muladi. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada wartawan, usai mendampingi peserta Kursus Singkat Angkatan XIV Lemhanas yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/7/2006). Di dalam bagian pidato sambutannya, SBY juga sempat menyinggung wacana dari mantan KSAD era pemerintahan Megawati tersebut. Yakni desakan agar selaku Kepala Negara, dirinya berani mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali menggunakan UUD 45 yang belum diamandemen."Ini bukan soal berani atau tidak berani. Di dalam UUD 45 ada 13 pasal mengatur tugas dan wewenang Presiden, tapi tidak satu pun menyatakan Presiden bisa keluarkan dekrit untuk perubahan UUD. Ini fundamental. Mari kita berpikir konstitusional, sistematis dan logis," papar SBY. Namun demikian ia meminta agar pemikiran demikian tetap dihargai dan tidak malah dimatikan. Sebab itulah salah satu wujud kekayaan pemikiran bangsa Indonesia yang beranekaragam.Memperingati Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Tyasno menggelar acara di Perpustakaan Nasional. Intinya, Tyasno mewacanakan kembali ke UUD 45. Acara dan materi yang sama juga digelar Gus Dur dan kawan-kawan di Tugu Proklamasi. (asy/)