Pemerintah Didesak Tuntaskan Krisis Gubernur Lampung

Jakarta - Sekitar 200 orang dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat Lampung menggeruduk Gedung DPR. Mereka ingin Komisi II DPR mendesak pemerintah menuntaskan krisis Gubernur Lampung.Mereka terdiri dari anggota DPRD Lampung, Forum Komunikasi Masyarakat Lampung (Fokmal), Elemen Masyarakat Adat Lampung (Elmal), dan 100 kepala desa."Kami mendesak Komisi II mem-pressure pemerintah pusat menyelesaikan persoalan ini," kata Koordinator Fokmal Sutan Syahrir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2006).Menanggapi permintaan ini, Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri berjanji akan membawanya ke rapat Komisi II dengan Mendagri M Ma'ruf. "Ini adalah gempa pemerintahan yang harus mendapat perhatian," ujarnya.Krisis pemerintahan di Lampung dimulai saat Mendagri saat itu Hari Sabarno menolak Gubernur terpilih Alzier Thabranie pada 2002. Sjachroedin ZP kemudian terpilih menggantikan Alzier dalam pemilihan ulang. Namun DPRD Lampung menolak Sjachroedin.Massa kini menjadi penghuni balkon Komisi II. Mereka dengan antusias mengikuti rapat Komisi II dengan Mendagri. Rapat dimulai pukul 14.20 WIB. Agenda rapat akan membahas temuan BPK dan krisis di Lampung. (fay/)