.webp)
Menteri Sosial Tri Rismaharini buka suara terkait adanya pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di beberapa daerah. Risma mengimbau masyarakat melapor jika mengalami kejadian seperti itu.
"Nah itu urusannya aparat hukum. Silakan dilaporkan dan aparat penegak hukum (APH) sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali polda-polda itu minta kami bisa konferensi menjelaskan itu," kata Risma kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Risma memastikan BLT BBM tidak dikenai potongan. Dia menegaskan akan memecat petugas POS yang memotong BLT tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang jelas kalau dari kami karena sudah kita serahkan ke orangnya langsung dari PT Pos ke orangnya. Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya itu. Nah, masalahnya siapa yang motong? Kalau dari PT Pos silakan buktikan. Kalau memang itu betul PT POS saya yakin direktur PT Pos pasti akan mecat orang itu," jelas Risma.
"Karena memang kita sudah transparan. Bahkan kita punya fotonya. Dia nerima uang itu, sama KTP-nya. Saya yakin itu di luar itu setelah yang bersangkutan terima, kemudian ada siapa yang memotong itu," tambahnya.
Risma yakin aparat penegak hukum akan menindaklanjuti jika terbukti adanya pemotongan BLT. Risma mengaku pihaknya juga sempat menemukan pemotongan bantuan yang terjadi di beberapa daerah.
"Jadi saya yakin bukan di kita, maksudnya aparat PT Pos, tapi pasca dia terima itu, tapi aparat penegak hukum pasti akan bergerak kalau memang itu dan kita sudah banyak menangkap mereka. Ini bahkan kami jadi saksi di beberapa tempat karena kasus pemotongan-pemotongan seperti itu," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku mendapat laporan adanya praktik dugaan pemotongan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 20 ribu per orang. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Blora.
Bahkan, aksi pemotongan bantuan tersebut juga terdokumentasi dalam bentuk video yang saat ini juga sudah menyebar di media sosial.
"Jangan potong BLT untuk alasan apa pun. Saya bilang tindak tegas kalau melakukan itu. Jangan main-main yang urusan rakyat ini," kata Ganjar usai menghadiri acara di Universitas Diponegoro, Semarang, seperti dikutip detikJateng, Selasa (20/9/2022).
Simak juga video 'BLT BBM Sudah Tersalurkan ke 12,7 Juta Penerima!':
Simak selengkapnya di halaman berikut
Ganjar menjelaskan sudah mendapat laporan soal itu. Ia menegaskan hal seperti itu tidak boleh terulang di mana pun.
"Ini berlaku untuk seluruh desa. Bukan hanya di Blora. Jangan potong BLT untuk alasan apa pun. Alasannya kemarin adalah untuk iuran, nggak ada itu. Itu menjadi modus saja," tegas Ganjar.
"Ini berlaku untuk seluruh desa. Bukan hanya di Blora. Jangan potong BLT untuk alasan apa pun. Alasannya kemarin adalah untuk iuran, nggak ada itu. Itu menjadi modus saja," tegas Ganjar.
Ia mengaku sudah menghubungi Bupati Blora dan mendapat informasi yang bersangkutan diperiksa polisi. Ganjar juga akan ikut bicara langsung soal perkara itu.
"Saya kontak dengan Bupati Blora, hari ini sudah diperiksa polisi, alasannya tidak tahu, besok seluruh kades akan dikumpulkan. Bupati Blora minta saya agar ikut bicara maka besok saya akan ikut bicara," tegasnya.
Tak hanya di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengatakan pihaknya mengevaluasi penyaluran BLT BBM di wilayahnya. Pasalnya, isu pemotongan dana bantuan itu mulai muncul dan banyak dikeluhkan warga.
"Iya itu lumayan euy (pemotongan BLT), banyak sekali, saya sedang akan disunting. Jadi ini mumpung bulan pertama dari 4 bulan, kita akan lakukan evaluasi," kata Kang Emil sapaan akrabnya, seperti dikutip detikJabar, Senin (19/9/2022).
Ia memastikan akan mengevaluasi penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran. Di era digital kekinian, Ridwan Kamil menegaskan tak sulit untuk menelusuri adanya dugaan pemotongan bantuan di masyarakat tersebut.
"Ada yang dipotong, ada yang disengaja salah sasaran, macem-macem. Dan di era digital laporan gampang sekarang mah, tinggal ditelusuri," pungkasnya.
