Muhammadiyah Minta Moral Jadi Penentu Kelulusan Siswa

Yogyakarta - Penentu kelulusan siswa yang mengikuti ujian nasional (UN) sebaiknya tidak cukup hanya didasarkan pada tiga mata pelajaran. Muhammadiyah meminta penentu kelulusan siswa perlu ditambah dengan aspek moral. Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di kantor Jl Cik Ditiro Yogyakarta, Kamis (6/7/2006). "Kalau hanya tiga mata pelajaran yang jadi penentukelulusan siswa itu tidak cukup. UN mendatang hendaknya memasukkan aspek moral," kata dia. Menurut dia, tiga mata pelajaran yang digunakan untuk menentukan kelulusan siswa saat ini sama sekali mengabaikan aspek moral. Bila hanya tiga mata pelajaran yang jadi patokan siswa lulus atau tidak, hal itu tidak menggambarkan proses pendidikan secara keseluruhan. "Jadi tidak cukup bila tidak mencakup bila tidak memasukkan aspek moral," katanya.Diakui dia, bila pendidikan dinilai dari sisi pragmatis, misalnya untuk mencari pekerjaan, maka tiga mata pelajaran yang jadi mata ujian nasional memang sudah mencukupi. Namun apabila pendidikan dilihat dari sisi sebuah strategi pendidikan untuk membangun kualitas orang Indonesia, maka harus ada aspek moralnya.Muhammadiyah lebih setuju bila proses kelulusan tidak hanya mengacu pada nilai yang diujikan dalam UN. Selain mata pelajaran yang diujikan, perlu adanya tambahan atau penggabungan dengan nilai-nilai harian menjadi nilai kumulatif. "Dengan begitu kelulusan lebih akan representatif, karena ada nilai moralnya pula," tegas Haedar.Dia menilai, karena Muhammadiyah juga banyak berkecimpung di lembaga pendidikan, mau tidak mau juga ikut terbawa arus yang diciptakan pemerintah. Padahal sebagai organisasi keagamaan seharusnya lebih mementingkan aspek moral, tapi kenyataannya malah terabaikan. "Ini juga jadi dilema di Muhammadiyah, karena standar kelulusan hanya bertumpu pada tiga mata pelajaran saja," katanya.Menurut dia, dalam masalah ini Muhammadiyah akan memberikan masukan kepada pemerintah agar masalahmoral ini diperhatikan. Apa pun sistem yang akan digunakan dalam dunia pendidikan, hendaknya pemerintah tidak melupakan soal moral. "Ingat, semuanya dimulai dari hulu. Jika menginginkan standar yang baik, harus dimulai dari proses yang baik pula. Namun apa pun sistemnya, kalau dimulai dari proses yang baik, pasti akan meminimalisasi masalah yang muncul," ujar dia. Haedar menilai yang jadi problem pendidikan Indonesia sekarang ini adalah dunia pendidikan yang tidak lagi sensitif terhadap persoalan-persoalan moral dan karakter. Moral berkaitan dengan tolok ukur baik dan buruk, layak tidak layak. Sementara karakter itu berkaitan bagaimana adanya basis nilai untuk bersikap. "Kalau kita bicara soal korupsi, penyimpangan, itu karena tidak ada basis karakter yang kokoh. Dulu punya, tapi ini tidak dipelihara oleh proses pendidikan," demikian Haedar. (asy/)