.webp)
Wali Kota (Walkot) Depok Mohammad Idris merespons sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal prestasi PKS memimpin Depok puluhan tahun. Idris menyebut PKS baru memimpin di Depok selama 16 tahun.
Menurutnya, sindiran Hasto juga menyinggung pemangku kebijakan (stakeholder) lain. Dia mengatakan di dalam Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok bukan hanya ada pimpinan PKS.
"Istilah pemerintahan, itu ada legislatif, eksekutif, ada yudikatif. Siapa kapolresnya, siapa kajarinya, siapa dandimnya, kalau dibilang nggak maju, semuanya sebenarnya kena sentil juga," kata M Idris dalam konferensi pers di Alun-alun Kota Depok, Cilodong, Senin (19/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Idris mengatakan sebaiknya sesama pimpinan tak perlu saling menyindir. Menurutnya, hal tersebut hanya akan memperkeruh suasana.
"Jangan sentil-sentilanlah sebagai negarawan malu sama rakyat. Kita sudah melelahkan rakyat pandemi dua tahun ini, dilelahkan jangan memperkeruh. Bikin masyarakat ceria, bahagia dalam kondisi ini, walaupun hati kita berontak. Itu yang diharapkan dari masyarakat dari para anggota dewan yang terhormat," ungkap Idris.
Menurutnya, tokoh publik harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memberi pernyataan.
"Saya sering mengingatkan bahwa yang namanya publik figur apalagi tingkat nasional, itu dalam ber-statement sejatinya penuh dengan pertimbangan lah ya. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi bumerang gitu kalau dia salah memberikan statement," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mencibir PKS yang belakangan keras menolak kenaikan harga BBM. Hasto mempertanyakan apa prestasi PKS puluhan tahun memimpin Depok.
"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9).
Idris mengatakan kritikan kepada kepala daerah mempunyai jalur mekanisme tersendiri. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa memanggil pejabat daerahnya yang dinilai tak berkompeten.
"Kalau kritik segala macam kan ada salurannya, legislatif bisa disampaikan bisa panggil eksekutifnya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri bisa memanggil kami," jelasnya.
"Gubernur bisa memanggil kami, 'Dris Wali Kota nggak beres gini-gini', 'Iya Pak siap', dalam demokrasi yang benar seperti itu bukan cuap-cuap di media pertama kali, nggak enak lah," ungkapnya.
Pamer Capaian 11 Kali WTP
Menurut Idris sindiran Sekjen PDIP bukan hanya disematkan kepada pemimpin tapi juga bisa menyinggung masyarakat Depok. Ia lantas menyebut prestasi Depok yang bisa mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 kali.
"Artinya ini menghantam semua warga Depok, kenapa? Karena di saat itu kita sudah WTP 11 kali berturut-turut. Itu bukan hanya kerja pemerintah, bukan hanya kerja wali kota. Kita hanya sebagai seorang pengendali dan sebagainya. Dan kerja yang mensukseskan semuanya masyarakat RT, RW, di situ ada LPM di situ ada BKN," kata Idris.
Ia menyebut jika pun ada kekurangan, oleh pihaknya pasti akan dievaluasi. Namun, sejauh ini belum ditemukan kesalahan terkait WTP.
"WTP bukan pemerintah saja, itu tadi ada masyarakat. Ketika mengatakan nggak bener semua kena nggak bener. Kita tentunya pemerintah, Wali Kota mengevaluasi yaang nggak benarnya dimana, tapi kan buktinya tidak begitu," ujarnya.
Idris kemudian menjabarkan beberapa capaian yang telah dihasilkan Kota Depok. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sampai saat ini menurut Idris terus meningkat.
"Kalau pembangunan fisik sudah bisa dilihat, ada alun-alun, gor, jadi tidak melulu Margonda, lapangan PSP lagi dibangun, Lapangan Godam, Lapangan Jembatan Serong, dan Pusaka di Duren Seribu, itu dalam rangka pemerataan pembangunan," kata Idris.
"IPM, sejak 2010 sampai saat ini naik terus, saat ini Depok memiliki IPM tertinggi ketiga di Jawa Barat setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi dari 27 kabupaten atau kota," tandasnya.
Hasto mengkritik PKS menyusul penolakan keras yang dilakukan PKS atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga BBM. Dia bahkan mengungkit peran PKS yang saat berada dalam koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil.
"Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina," ujar Hasto.
Tak hanya itu, Hasto mengatakan dari sisi hulu Presiden Jokowi justru berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Kemudian, pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery).
Simak juga video 'PDIP: Anies Tak Perlu Dijegal, Lihat Saja Prestasinya':
