Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan tidak ada istilah koalisi dalam sistem politik RI. Dia tak sreg karena menurutnya istilah koalisi tak ada pada sistem pemerintahan presidensial.
"Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerjasama boleh," kata Megawati di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9/2022).
Megawati menjelaskan istilah koalisi berlaku bagi negara dengan sistem pemerintahan yang dipimpin perdana menteri. Menurut Megawati, mekanisme pencapresan koalisi harus terhubung dari tingkatan partai terbawah.
"Apa sih sebenarnya koalisi? Coba kita lihat, kita ini sistemnya adalah presidensial. Kalau di negara barat itu kan yang jadi kepala pemerintahannya, itu bukan presiden, tapi perdana menteri. Sistem pemilunya itu (koalisi)," terang Megawati.
"Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu DPR itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya. Jadi, begitu juga kan seperti di sini saja kamarin, untuk mencari siapakah calon presidennya itu kan di sini ada juga yang disebut beberapa partai, konvensi," sambung Megawati.
Megawati berharap penggunaan istilah koalisi yang dianggapnya rancu dihentikan. Dia menuturkan mayarakat harus diberi pemahaman soal tak ada istilah koalisi dalam politik di negara yang menganut sistem presidensial.
"Jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa nggak ada koalisi," tutur dia.
Megawati menilai lebih pas jika istilah koalisi diganti dengan kerja sama atau kesepakatan. "Mungkin di kerja sama itu hanya sebuah seperti... bukan kontrak ya, (tapi) kesepakatan. Kesepakatan atau MoU. Maksudnya," ujar Megawati.
Tak Pakai Istilah Oposisi
Megawati juga menyebut tidak ada istilah oposisi dalam pemerintahan RI. Megawati menyampaikan yang menurutnya tepat untuk menggantikan 'oposisi', yakni 'di luar kabinet'.
"Di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi. Makanya, saya kan nggak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY (Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono). Kan dibilang (oleh orang) PDI Perjuangan menjadi oposisi, ndak," ujarnya.
"Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan tidak ada dalam kabinet," pungkas Megawati.
(eva/aud)
