Jadi Tersangka Lagi di Kasus Lahan, Eks Kakanwil DKI Ajukan Praperadilan

ADVERTISEMENT

Jadi Tersangka Lagi di Kasus Lahan, Eks Kakanwil DKI Ajukan Praperadilan

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 16 Sep 2022 14:29 WIB
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Gedung PN Jakpus (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Kakanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jakarta Timur, Jaya, kembali dijadikan tersangka dalam kasus lahan di Cakung, Jakarta Utara. Tidak terima, Jaya mengajukan praperadilan melawan Mabes Polri.

Awalnya, Jaya ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi senilai Rp 1,4 triliun.

"Terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009 RW 008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi pada Januari 2021.

Diam-diam, Jaya mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka itu ke PN Jaktim. Pada 28 September 2021, PN Jaktim mengabulkan permohonan Jaya dan mencabut status tersangka Jaya.

Mengetahui hal itu, Menteri ATR/BPN kala itu, Sofyan Djalil, kaget dan melakukan sejumlah pertemuan dengan pimpinan lembaga kehakiman. Akhirnya Mabes Polri kembali menetapkan Jaya menjadi tersangka. Bedanya kali ini Jaya dijadikan tersangka dengan pasal pemalsuan. Jaya tidak terima dan mengajukan praperadilan ke PN Jakpus.


Berikut permohonan Jaya yang dilansir website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), Jumat (16/9/2022):

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP atas Pembatalan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya (38 Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT. Salve Veritate dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No 4931 atas nama Abdul Halim seluas 77.852 M2yang terletak di Kampung Baru RT 009, RW. 008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur yang diduga melakukan permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara dengan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Sdr.Jaya, SH.,MM, yang diduga melanggar sebagaia mana dimaksud pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Para Termohon;
4. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Praperadilan ini didaftarkan pada Kamis (15/9) kemarin.

Lihat juga video 'Eks Dirut Sarana Jaya Divonis 6,5 Tahun Bui Kasus Lahan Rumah DP Rp 0':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT